Lima Praja IPDN Mengaku Mengeroyok Wendi

Meski mengaku memukul Wendi, polisi belum menetapkan status tersangka kelima praja itu. Anggota Komisi Pemerintahan DPR meminta Harus ada revisi total terhadap pembelajaran dan pendidikan di IPDN.

Diterbitkan 23 Juli 2007, 18:50 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Liputan6.com, Sumedang: Lima praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mengaku ikut memukul yang berakhir dengan kematian Wendi Budiman di sebuah mal di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Namun polisi belum menetapkan status tersangka kelima praja itu. Polisi baru akan menetapkan status mereka pada malam ini.

Hingga kini sembilan praja IPDN tingkat akhir atau wasana praja dan empat alumni IPDN atau purna praja diperiksa di Markas Kepolisian Resor Sumedang. Dua dari empat purna praja adalah wanita. Mereka diperiksa di beberapa ruang secara terpisah [baca: Korban Pengeroyokan Praja IPDN Dimakamkan].

Pemicu pengeroyokan terhadap Wendi diduga adalah kemarahan praja IPDN. Api rokok korban tanpa sengaja mengenai salah seorang praja. "Tersulut api rokok saat mau main biliar," kata Hardik, seorang saksi. Hardik menambahkan, akibat insiden itu bentrokan tidak dapat dihindari. Wendi yang seorang diri pun dikeroyok para praja.

Kematian Wendi disesali keluarga almarhum dan warga Jatinangor. Sejumlah warga termasuk para tukang ojek berunjuk rasa di depan Kampus IPDN. Mereka menuntut pemerintah membubarkan sekolah pencetak pamong praja itu. Massa menilai lembaga ini dinilai telah mencemari kawasan Jatinangor, sebagai daerah pusat pendidikan.

Sepertinya IPDN tak pernah jera padahal kematian sejumlah praja akibat kekerasan dan terakhir kasus Cliff Muntu masih belum lekang dari ingatan. Sorotan masyarakat, pembentukan panitia kerja IPDN di DPR, dan tim evaluasi bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sepertinya tidak mampu meredam tradisi kekerasan di lembaga ini.

Agus Purnomo, salah satu anggota Komisi Pemerintahan mengatakan kejadian ini makin membulatkan rekomendasi DPR. "Harus ada revisi total terhadap pembelajaran dan pendidikan di IPDN." kata dia. Sementara Ida Fauziyah, Wakil Ketua Komisi Pemerintahan berharap pemerintah segera merespons rekomendasi DPR.(JUM/Tim Liputan 6 SCTV)

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6