Asa Indonesia Bawa Skema Perdagangan Karbon ke COP30 Brasil

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia melihat pasar karbon bukan semata instrumen lingkungan, tapi juga motor transisi ekonomi. Pendanaan yang dihasilkan perdagangan karbon diklaim akan mendukung investasi teknologi rendah karbon, inovasi energi terbarukan, dan pertumbuhan berkelanjutan.

Maka itu, sertifikasi emisi dalam skema perdagangan karbon akan jadi salah satu yang dibawa Indonesia ke COP30 Brasil, November mendatang. "Di COP30 Brasil nanti, kehadiran teman-teman proponen jadi penting untuk menyuarakan, mempromosikan, menjual, dan memperkenalkan sertifikat emisi Indonesia pada dunia luar," kata Menteri Lingkungan Hidup (MenLH), Hanif Faisol Nurofiq, di Jakarta, Kamis, 18 September 2025.

"Besok (selama COP30 Brasil), acaranya hanya seller meet buyer saja. Kita fokus, sudahlah mau selebrasi berhasil-berhasil (dalam pengelolaan lingkungan), tidak usah, kita jual, kita punya potensi ini, siapa mau, kita undang. Mau round table, mau meeting seperti ini, silakan dilakukan di Belem, Brasil selama dua minggu," ia menambahkan.

Hasilnya, kata MenLH, diharapkan mampu mendukung pendanaan dan membangkitkan ekonomi sirkular. "Bahkan ekonomi hijau yang hari ini jadi landasan pembangunan pemerintah," ujar dia. Ini, menurutnya, jadi tugas bersama.

"Tanpa itu semua, kita tidak bisa membayangkan bagaimana kemudian kompetensi nasional kita ke global dalam penurunan emisi gas kaca ini bisa kita lakukan. Hampir akan jadi semacam mantra-mantra saja, hanya doa-doa saja, yang kita ucapkan setiap rapat-rapat seperti ini."

"Kemudian 2030, kita pura-pura kaget, 'Lho kok nggak tercapai?' padahal kita tahu persis, bila tidak mampu mengoperasikan nilai ekonomi karbon hari ini, dipastikan pada 2030, kita akan sangat susah mencapai (target penurunan emisi karbon). Maka itu, kerja sama kita semua untuk mengoperasionalkan ini jadi penting."

Narasi Menteri Hanif merujuk pada target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 31,89 persen dengan upaya domestik dan 43,2 persen dengan dukungan internasional, seperti tercantum dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC).

Perdagangan karbon jadi salah satu strategi utama untuk mencapai target ini, didukung potensi besar Indonesia di sektor kehutanan dan lahan, serta upaya menciptakan pasar karbon domestik dan internasional yang transparan dan akuntabel. Salah satu pengoperasionalannya, yakni dengan mengimplementasi Mutual Recognition Agreement (MRA) antara Sertifikat Pengurangan Emisi Indonesia (SPEI) dan Joint Crediting Mechanism (JCM) dengan pemerintah Jepang.

"Saya minta Pak Deputi (Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH, Ary Sudijanto) menyelesaikan ini dalam waktu 1─2 minggu, supaya sertifikat karbon dari proyek proponen yang sudah terbangun bisa segera dikeluarkan," bebernya.

Tidak kalah penting, MenLH juga menggarisbawahi upaya-upaya menjaga kredibilitas pasar karbon di Indonesia. Lagi-lagi, ia mengatakan, ini merupakan "PR bersama."

"Kita belum punya sistem untuk menjaga fraud, kita belum memiliki skema yang kemudian dengan sangat detail bisa merumuskan cepat masalah itu. Kita sebenarnya sudah punya kajian akademik, saya sedang menelaah itu. Harapan saya, ada dua hal sebelum perdagangan karbon ini benar-benar lancar."

"Pertama, skema penanganan fraud sudah harus kita tetapkan. Kedua, kami mohon dikeluarkannnya peraturan pemerintah untuk pajak penjualan karbon, karena ini potensinya cukup besar. Pajak di angka 10 persen, saya rasa wajar."

Selain Jepang, Indonesia telah menjalin kerja sama bilateral melalui Norwegian Article 6 Climate Action Fund (NACA) senilai 12 juta ton CO₂eq periode 2026–2035. Juga, membuka peluang dengan Inggris, Swedia, Denmark, dan Finlandia.