Ada Apa Saja di Expo dan Forum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025?

Liputan6.com, Jakarta - Menyambung acara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025, Expo dan Forumnya berlangsung pada 22─24 Juni 2025 di Jakarta. Penyelenggaraannya masih merujuk pada tema global "Hentikan Polusi Plastik."

“Polusi plastik bukan sekadar isu lingkungan. Ini adalah krisis yang mengancam ekosistem, kesehatan, dan masa depan kita. Kita harus bergerak bersama dengan aksi nyata yang kolektif dan kolaboratif," kata Menteri Lingkungan Hidup (MenLH), Hanif Faisol Nurofiq, melalui rilis pada Lifestyle Liputan6.com, Minggu (22/6/2025).

Expo dan Forum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025 ini menampilkan 78 booth dari berbagai mitra pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, komunitas, serta akademisi. Expo ini tidak hanya jadi ajang pameran produk ramah lingkungan dan teknologi hijau, tapi juga forum edukatif yang menghadirkan talkshow, workshop, dan coaching clinic dengan 28 tema layanan publik.

Mulai dari AMDALNET, baku mutu air dan tanah, pemulihan gambut, hingga Adiwiyata dan Kalpataru, semuanya dirancang untuk memperkuat pemahaman masyarakat dalam pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

Expo dan Forum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025 juga jadi panggung peluncuran berbagai kebijakan baru, seperti Proper dan Adipura versi terbaru, serta sistem penilaian kinerja pemerintah daerah dalam perlindungan lingkungan. 

MenLH berkata, "Pada 2023 saja, Indonesia menghasilkan 10,8 juta ton sampah plastik, dan lebih dari enam juta ton di antaranya tidak terkelola dengan baik. Tanpa intervensi serius, pada 2050, separuh sampah kita akan berupa plastik."

Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menggulirkan berbagai upaya, seperti pelarangan plastik sekali pakai secara bertahap hingga 2029, penghentian impor sampah plastik, penguatan kebijakan Extended Producer Responsibility (EPR), serta pembangunan waste-to energy di 33 kota besar.

Pihaknya juga menjatuhkan sanksi bagi pemerintah daerah yang masih melakukan open dumping per Maret 2025. Forum Rakornas Pengelolaan Sampah jadi bagian penting dari peringatan ini yang turut membahas transformasi kelembagaan, teknologi, dan skema pendanaan. 

Sementara itu, dalam sesi diskusi tematik, para narasumber membedah tantangan dan peluang dalam memperkuat ekonomi sirkular di Indonesia. Untuk menarik partisipasi publik, diselenggarakan jalan sehat, fashion show dari bahan daur ulang, serta pertunjukan seni dan hiburan turut digelar.

Komunitas, UMKM, dan pelaku ekonomi lokal berbasis upcycle dan reuse juga jadi bagian penting dalam membangun narasi bahwa solusi lingkungan bisa dimulai dari akar rumput. Sebelumnya, MenLH mengatakan bahwa Indonesia akan membawa semangat "Lead by Example" dalam menjaga kelestarian lingkungan, terutama soal penanganan sampah plastik.

“Pada Agustus 2025, Indonesia akan hadir di perundingan INC-5 (Intergovernmental Negotiating Committee) di Jenewa (Swiss), perundingan terakhir penyusunan konvensi global yang mengikat secara hukum untuk mengendalikan polusi plastik. Kami mendorong keadilan lingkungan dan akuntabilitas produsen global bagi negara berkembang," kata MenLH di puncak acara Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025 di Kuta, Bali, Kamis, 5 Juni 2025.

Indonesia mengimpor hampir 60 persen biji plastik virgin, yang membuat "produsen global harus bertanggung jawab terkait beredarnya plastik di Tanah Air kita," sebut Hanif. Ia berujar, "Indonesia hadir bukan sebagai korban pencemaran global, tapi negara yang membawa solusi. Kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota, kami serukan untuk segera memperkuat Perda (Peraturan Daerah) larangan plastik sekali pakai."

MenLH mengajak berbagai pihak membangun fasilitas pengelolaan sampah dan daur ulang sejak tingkat rumah tangga. "Kerahkan Zero Waste 2.0 sebagai visi bersama. Jadikan sekolah, pasar, tempat ibadah, dan kantor sebagai ruang edukasi lingkungan hidup tanpa sampah," ia berimbuh.

INC tahun lalu belum berbuah kesimpulan apapun, sehingga para pemerhati lingkungan dan pemimpin dunia, ingin masalah tersebut selesai di konferensi Agustus mendatang, kata Hanif.

"Plastik tidak dilarang dan memang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi kecepatan pembangunan (ekonomi)," menurut MenLH. "Tapi, pengelolaan limbahnya harus jadi perhatian serius. Mulai dari tipe-tipe plastik yang digunakan, ukuran, sampai penarikan kembali (limbah plastik hasil produksi) dari lapangan harus jadi pertimbangan utama para produsen packaging di dalam melakukan bisnisnya."