Lempar Kaleng Sup ke Lukisan Van Gogh, 2 Aktivis Iklim Dipenjara 2 Tahun 20 Bulan

Hehir adalah hakim yang sama yang baru-baru ini menjatuhkan hukuman penjara bertahun-tahun kepada lima aktivis iklim karena peran mereka dalam protes yang mengganggu. Semuanya berasal dari Just Stop Oil atau kelompok sekutunya, Extinction Rebellion.

Plummer, mewakili dirinya sendiri, mengatakan kepada pengadilan, "Pilihan saya hari ini adalah menerima hukuman apa pun yang saya terima dengan senyuman. Bukan hanya saya sendiri yang dijatuhi hukuman hari ini, atau rekan-rekan terdakwa saya, namun landasan demokrasi itu sendiri." 

Vonis itu adalah yang terbaru yang dijatuhkan kepada aktivis iklim di Inggris karena terlibat dalam protes penggunaan bahan bakar fosil yang mengganggu. Penegak hukum menggunakan dua undang-undang yang relatif baru dan kontroversial karena meningkatkan kewenangan polisi dan pengadilan untuk menindak protes yang mengganggu, bahkan ketika protes tersebut berlangsung damai.

Pemerintah Inggris telah dikritik karena undang-undangnya yang dirancang untuk menindak protes yang mengganggu oleh pembela hak asasi manusia dan pelapor khusus PBB untuk pembela lingkungan hidup, Michael Forst, yang mengatakan bahwa undang-undang tersebut ditegakkan dengan cara yang “menghukum dan represif”.

Meski begitu, vonis tersebut tampaknya tidak berefek jera pada Just Stop Oil. Beberapa jam setelah dijatuhkan, tiga aktivis Just Stop Oil lainnya melemparkan sup ke atas dua lukisan bunga matahari karya Van Gogh lainnya dalam pameran Poets and Lovers di Galeri Nasional, tempat protes yang sama digelar pada 2022, menurut kelompok tersebut.

Bicara perlindungan bagi aktivis lingkungan di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum bagi Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat. Peraturan tersebut ditandatangani Menteri LHK Siti Nurbaya pada 30 Agustus 2024 dan resmi berlaku pada 4 September 2024.

Dirjen Penegakkan Hukum (Gakkum) KLHK Rasio Ridho Sani menyatakan hal itu sebagai langkah bersejarah yang bertujuan meningkatkan partisipasi publik dalam memperjuangkan hak hidup yang baik dan sehat. Ia menyebut aturan itu sebagai turunan dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Di mana disebutkan dalam pasal itu bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata," kata pria yang akrab disapa Roy tersebut dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa, 17 September 2024.

PermenLHK itu juga melengkapi peraturan turunan yang sudah dikeluarkan oleh Jaksa Agung dan Mahkamah Agung, dua institusi hukum yang berwenang menangani perkara hukum soal lingkungan hidup. Jaksa Agung sebelumnya telah menerbitkan Pedoman Kejaksaan Agung Nomor 8/2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sementara Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1/2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

Roy menambahkan, merujuk Pasal 2 PermenLHK itu, pejuang lingkungan yang dimaksud meliputi perseorangan, kelompok, organisasi lingkungan hidup, akademisi/ahli, masyarakat hukum adat atau badan usaha yang berperan dalam perlindungan lingkungan hidup. Dengan keluarnya peraturan tersebut, ada dua bentuk perlindungan yang bisa diberikan untuk pejuang lingkungan. Pertama adalah mencegah kasus hukum masuk jalur pengadilan lebih jauh. 

Syaratnya, pejuang lingkungan melaporkan kasusnya kepada KLHK. Selanjutnya, KLHK akan membentuk tim penilai penanganan tindakan pembalasan yang bersifat ad hoc. Anggota tim tersebut harus berjumlah ganjil dan minimal tujuh orang yang terdiri dari berbagai unsur, seperti KLHK, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan akademisi/ahli.

"Kemudian, tim penilai yang dibentuk ini nanti akan menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh saudara X ini merupakan tindakan pembalasan. Jika itu hasilnya, maka Menteri KLHK akan menerbitkan surat keputusan dan akan disampaikan kepada aparat penegak hukum yang menangani kasus ini," ujarnya. Dengan surat itu, penyidik kasus tersebut memiliki dasar hukum untuk menghentikan perkara. 

Upaya kedua adalah dengan menyiapkan tim bantuan hukum. Tim tersebut akan membantu pejuang lingkungan membela diri di pengadilan dan mencegahnya menjadi korban dijerat UU lain, seperti UU ITE. "Ini upaya-upaya yang kita lakukan untuk mencegah terjadinya porses penegakan hukum terhadap saudara X tersebut," ujarnya.