Iran Usulkan Perempuan yang Menolak Berhijab Dipenjara Lebih Lama

Amini, seorang perempuan Kurdi-Iran berusia 22 tahun, meninggal pada September 2022 setelah ditahan oleh polisi moralitas rezim yang terkenal kejam dan dibawa ke "pusat pendidikan ulang", diduga karena tidak mematuhi kode berpakaian konservatif negara itu.

Meskipun tidak secara resmi dibubarkan, sebagian besar polisi moralitas mundur setelah protes tahun lalu, yang secara bertahap berkurang. Awal bulan ini, juru bicara kepolisian Jenderal Saeed Montazerolmahdi mengatakan polisi moralitas akan kembali memberi tahu dan kemudian menahan perempuan yang tertangkap tanpa hijab di depan umum.

Hijab telah lama menjadi titik pertikaian di Iran. Hijab dilarang pada 1936 selama emansipasi perempuan pemimpin Reza Shah, sampai penggantinya mencabut larangan tersebut pada 1941.

Pada 1983, hijab wajib digunakan setelah shah terakhir digulingkan dalam Revolusi Islam 1979. Iran secara tradisional menganggap Pasal 368 hukum pidana Islamnya sebagai undang-undang hijab, yang menyatakan bahwa mereka yang melanggar aturan berpakaian menghadapi hukuman antara 10 hari hingga dua bulan penjara, atau denda antara 50.000 hingga 500.000 rial Iran atau setara Rp17 ribuan hingga Rp179 ribu.

RUU baru akan mengklasifikasikan kembali kegagalan untuk mengenakan hijab sebagai pelanggaran yang lebih berat, dapat dihukum dengan hukuman penjara lima sampai 10 tahun serta denda yang lebih tinggi hingga 360 juta rial Iran (Rp128 juta). Denda itu jauh melebihi apa yang dapat dibayar rata-rata orang Iran, karena jutaan orang berada di bawah garis kemiskinan, kata Hossein Raeesi, seorang pengacara hak asasi manusia Iran dan asisten profesor di Universitas Carleton di Ottawa, Kanada, kepada CNN.

Bagian lain menyatakan bahwa untuk menegakkan undang-undang baru, polisi Iran harus "membuat dan memperkuat sistem AI untuk mengidentifikasi pelaku perilaku ilegal menggunakan alat seperti kamera tetap dan kamera bergerak." Awal tahun ini, media pemerintah melaporkan bahwa kamera akan dipasang di tempat umum untuk mengidentifikasi perempuan yang melanggar hukum hijab di negara tersebut.

Di bawah undang-undang baru, pemilik bisnis yang tidak menegakkan persyaratan hijab akan menghadapi denda yang lebih besar. Mereka berpotensi didenda sebesar tiga bulan dari keuntungan bisnis mereka dan menghadapi larangan meninggalkan negara atau berpartisipasi dalam aktivitas publik atau dunia maya hingga dua tahun.

RUU itu juga menargetkan selebritas yang mungkin menghadapi denda hingga sepersepuluh dari kekayaan mereka, dikeluarkan dari pekerjaan atau aktivitas profesional untuk jangka waktu tertentu, serta larangan perjalanan internasional dan aktivitas media sosial. Rancangan undang-undang tersebut juga akan mengamanatkan pemisahan gender yang lebih luas di universitas -sarang umum protes sipil - dan ruang publik lainnya.

Pasal 49 RUU tersebut mendefinisikan ketiadaan hijab bagi perempuan sebagai "pakaian yang memperlihatkan bagian tubuh di bawah leher atau di atas pergelangan kaki atau di atas lengan bawah." Pakaian yang "terbuka atau ketat" juga melanggar hukum.

Beberapa langkah dalam rancangan undang-undang tersebut telah dilakukan secara "melanggar hukum" oleh pasukan keamanan Iran, kata Raeesi, termasuk penutupan baru-baru ini sebuah perusahaan asuransi di Teheran setelah beberapa foto karyawan perempuan tanpa hijab beredar di media sosial. Dengan RUU ini, pemerintah akan "melegalkan perilaku ilegal" oleh pasukan tersebut, kata Raeesi.

Para ahli percaya bahwa undang-undang tersebut, atau bagian darinya, kemungkinan akan disahkan dalam beberapa bentuk. Sebagian besar anggota parlemen selaras dengan rezim dan tidak mungkin memblokirnya, meskipun Raeesi mengatakan ada kemungkinan bahwa pemerintah dapat menarik RUU tersebut jika mampu mengendalikan segala potensi keresahan di sekitar hari jadi Mahsa Amini.

Jika RUU itu disahkan oleh parlemen, itu juga harus disetujui oleh Dewan Penjaga rezim, kata Raeesi kepada CNN. Sebuah dewan beranggotakan 12 orang dengan kekuasaan besar di Iran, Dewan Wali bertugas memastikan bahwa undang-undang yang disahkan sejalan dengan nilai-nilai Islam dan konstitusi Iran.

Setiap RUU yang disahkan oleh parlemen harus ditinjau dan disetujui oleh dewan untuk menjadi undang-undang. Sementara itu, para ahli mengatakan RUU itu mengirimkan pesan yang jelas kepada rakyat Iran.

"Sistem ini mencoba menjelaskan bahwa keringanan hukuman tidak akan ditoleransi, dan bahwa ada sistem hukuman yang jelas dan bertahap bagi individu yang melanggar undang-undang pakaian di negara ini," kata Vakil.