Gubernur Wayan Koster Keluarkan Surat Edaran untuk Mengatur Apa yang Dibolehkan dan Dilarang Dilakukan Turis Asing di Bali

8. Melakukan transaksi dengan menggunakan mata uang rupiah

9. Berkendaraan dengan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain memiliki Surat Izin Mengemudi Internasional atau Nasional yang masih berlaku, tertib berlalu lintas di jalan, berpakaian sopan, menggunakan helm, mengikuti rambu-rambu lalu lintas, tidak memuat penumpang melebihi kapasitas, serta tidak dalam pengaruh minuman beralkohol dan atau obat-obatan terlarang

10. Menggunakan alat transportasi laik pakai roda empat yang resmi atau alat transportasi roda dua yang bernaung di bawah badan usaha atau asosiasi penyewaan transportasi roda dua

11. Tinggal/menginap di tempat usaha akomodasi yang memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

12. Menaati segala ketentuan/aturan khusus yang berlaku di masing-masing daya tarik wisata dan aktivitas wisata.

Larangan untuk wisatawan mancanegara yakni:

1. Memasuki halaman utama (utamaning) dan tengah (madya) tempat suci atau tempat yang disucikan seperti pura, pelinggih, kecuali untuk keperluan bersembahyang dengan memakai busana adat Bali atau persembahyangan dan tidak sedang datang bulan (menstruasi)

2. Memanjat pohon yang disakralkan

3. Berkelakuan yang menodai tempat suci dan tempat yang disucikan, pura, pratima (benda sakral pura) dan simbol-simbol keagamaan, seperti menaiki bangunan suci dan berfoto dengan pakaian tidak sopan/tanpa pakaian

4. Membuang sampah sembarangan dan mengotori danau, mata air, sungai, laut, dan tempat umum.

6. Mengucapkan kata-kata kasar, berperilaku tidak sopan, membuat keributan, serta bertindak agresif terhadap aparat negara, pemerintah, masyarakat lokal maupun sesama wisatawan secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial, seperti menyebarkan ujaran kebencian (hate speech) dan hoaks

7. Bekerja dan atau melakukan kegiatan bisnis tanpa memiliki dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang

8. Terlibat dalam aktivitas ilegal seperti (flora dan fauna, artefak budaya, benda-benda yang sakral) melakukan jual beli barang ilegal termasuk obat-obatan terlarang. Apabila ditemukan wisman yang melanggar akan diberikan sanksi atau proses secara hukum sesuai aturan perundang-undangan di Indonesia

Sebelumnya, sebuah surat undangan rapat dari Gubernur Bali Wayan Koster kepada sejumlah orang beredar di internet.  Surat undangan rapat koordinasi tersebut menyoroti maraknya perilaku wisatawan mancanegara di Bali yang dianggap tidak pantas, tidak sopan, kasar, melakukan aktivitas usaha dan melanggar peraturan dan perundang-undangan.

Uniknya, dalam undangan rapat yang viral di medsos tersebut, sang gubernur mendapatkan arahan dari Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri untuk membahas masalah ini bersama para peserta rapat.Surat undangan ini pun viral di media sosial, termasuk Twitter, diunggah oleh akun @PartaiSocmed.

Dalam cuitannya, Partai Socmed menggunakan narasi, "Presiden kita sekarang ini Pak Jokowi atau Ibu Megawati? Bayangkan apa jadinya jika ada Gubernur lain yang mengeluarkan surat spt ini atas arahan Presiden ke-6 Republik Indonesia? Tapi bagus juga karena gara-gara Bu Mega, sekarang mulai ada ketegasan terhadap wisatawan asing di Bali."

Masih dari unggahan undangan viral yang diduga dikirimkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster tersebut, ia mengundang sejumlah pihak untuk hadir rapat koordinasi pada Rabu, 31 Mei 2023, tanpa diwakili.

Warganet pun mengunggah komentar atas hal ini. Mereka menyoroti perihal Gubernur Bali yang mendapatkan arahan langsung dari Ibu Mega alih-alih dari Presiden Joko Widodo.

"Aneh juga, sistem birokrasi pemerintahan daerah jika seperti itu. Undangan ditujukan kepada para Walkot/ Bupati tapi surat rujukannya adalah perintah Ketua Partai yang disebut sebagai Presiden ke-5. Apakah ini bisa juga disebut sebagai Reinventing Government?" komentar seorang warganet.

Warganet lain juga menyoroti masalah administrasi kepemerintahan dalam surat undangan rapat koordinasi tersebut.

"Karena ini kaidah kenegaraan, walaupun prinsipnya betul, tetap ga bisa ditolerir dong problem administratif spt ini. Ini sih sama aja meniadakan Presiden. Blunder fatal pak," komentar warganet yang lain.