Mengelola Sampah Itu Mahal, tapi Mengapa Kita Enggan Bayar Lebih?

Menurut Yanto, edukasi tentang sampah kepada masyarakat masih minim. Banyak individu tidak paham pentingnya memilah sampah dari rumah. Padahal, setiap individu wajib bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkannya sendiri.

"Di luar negeri, masyarakatnya support penggunaan bahan daur ulang. Orang Indonesia malah takut sakit perut, padahal ngolah bahan daur ulang jadi kemasan food grade itu kan lewati tahapan yang ketat," sambung dia.

Belum lagi paradigma pengolahan sampah kebanyakan orang Indonesia yang masih linear, yakni beli-pakai-buang. Padahal, konsep ekonomi maju yang berkembang saat ini adalah ekonomi sirkular yang meniru cara alam mendaur ulang sumber daya yang ada.

Menurut Emenda Sembiring, ahli lingkungan dari Faktultas Teknologi Lingkungan ITB, hal itu dipengaruhi pola pikir lama, yakni menganggap semua sampah negatif sehingga harus langsung dibuang dengan cara secepat mungkin. Padahal, ilmu dan teknologi sudah berkembang sedemikian rupa sehingga sampah sebenarnya bisa dimanfaatkan kembali.

"Teknologi sekarang sebenarnya sudah advance. Walaupun secara objektif tidak ada yang totally seratus persen ramah lingkungan, tapi dampaknya bisa ditekan menjadi yang paling minimal," kata dia.

Kalau pun sudah paham, masih ada tantangan psikologi yang harus dibenahi. Wakil Kepala Departement Teknik Sipil UI, Cindy Rianti Priadi menerangkan, banyak individu yang tidak ingin mengambil tanggung jawab atas sampah yang diproduksinya. Hal itu bisa dilihat dari malasnya warga memilah sampah dan minimnya biaya retribusi yang bersedia dikeluarkan per rumah tangga.

"Setiap rumah itu rata-rata hanya bayar Rp50 ribu. Yang udah kaya saja bayar paling tinggi hanya Rp100 ribu. Yang tertindas itu akhirnya tukang angkut sampah, padahal pekerjaannya lumayan berat," ucap Cindy. Ditambah, alokasi anggaran pemerintah terkait penanganan sampah mendapat jatah kecil dan tidak seragam.

Pendapat itu diamini oleh Karyanto Wibowo, Sustainability Development Diretor Danone Indonesia. Ia menyebut meski kesadaran masyarakat terkait lingkungan cukup tinggi, eksekusinya masih jadi tantangan. Masyarakat masih andalkan pemerintah atau produsen untuk mengatasi masalah ini.

"Tapi, sudah ada perkembangan untuk buat mereka lebih dari sekadar aware, tapi lebih aware to consider," ujarnya.

Di sisi lain, dukungan pemerintah terhadap penerapan gaya hidup ramah lingkungan masih setengah hati. Perangkat hukum yang ada belum dibarengi insentif yang realistis dan penegakan hukum yang tegas. Salah satunya soal pajak. 

"Perusahaan kita bayar PPN 10 persen, padahal kita beli ke pemulung enggak pake pajak. NPWP saja mereka enggak punya. Kita malah urusin lingkungan di negara kita, harusnya kan dikurangi pajaknya," sahut Yanto.

Sementara, apresiasi yang diberikan pemerintah terhadap perusahaan yang peduli terhadap lingkungan masih sebatas award. Dampaknya tidak besar terhadap pengurangan biaya operasional dibandingkan bila pemerintah memberikan insentif keuangan atau kebijakan yang mempermudah akses terhadap bahan baku dan aktivitas yang mendukung industri hijau.

"Kami sadar membuat undang-undang seperti itu tidak gampang, tapi tantangan membuat ekosistem agar bahan baku tersedia secara kontinu juga butuh dukungan nyata. Kami butuh policy yang kondusif, beyond dari penghargaan, yang lebih membumi dan membuat industri tumbuh dan berkembang," imbuh Karyanto.

Ia juga menyinggung soal penegakan hukum yang lebih tegas. Selama ini ia menilai pemerintah tidak membedakan perlakuan kepada perusahaan yang bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkannya. Bahkan, perusahaan yang mencemari lingkungan tetap bisa beroperasi tanpa ada sanksi yang jelas.

Padahal, pemerintah bisa membantu membuat ekosistem yang lebih baik. Founder Waste4Change, Bijaksana Junerosano mengusulkan agar ada labeling khusus sebagai pembeda produk yang dijual sudah penuhi asas ramah lingkungan dan yang tidak. Dengan demikian, persaingan bisa dibuat seimbang.

"Konsumen cenderung pilih harga murah, itu naluriah. Enggak bisa dihindari. Tapi, kita harus edukasi bahwasanya memilih yang harganya lebih mahal, dampaknya positif untuk banyak hal," kata Sano. 

"Labeling jadi salah satu yang penting, dan ini peran pemerintah. Penegakan hukum juga jadi penting. Jangan sampai yang berbuat tidak baik dibiarkan, itu hanya akan membuat persaingan tidak fair," ia menambahkan.