Jaga Stabilitas, Ditjen OTDA Gelar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Jatim

Liputan6.com, Surabaya - Tim Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (OTDA) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat uji petik Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) terhadapa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Provinsi Jawa Timur, Kamis (13/7/2023) .

Direktur Jenderal OTDA Akmal Malik menuturkan, tujuan utama otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Berdasarkan laporan yang diterima tim uji petik, diketahui kalau angka kemiskinan absolut Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022, dari 38 kabupaten/kota, terdapat 22 kabupaten/kota yang jumlah penduduk miskinnya di atas 100 ribu jiwa.

"Kabupateb Malang menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi 252,8 ribu jiwa. Pengentasan kemiskinan di daerah menjadi tantantangan bagi setiap pemerintah daerah dan harus ada kolaborasi dan sinergitas dalam upaya dan usaha menekan jumlah penduduk miskin," kata Akmal Malik di Surabaya.

Di sisi lain, Akmal menegaskan, persoalan stunting sebagai salah satu perhatian Presiden Joko Widodo, penangan stunting perlu ditindaklanjuti. Karena 19 daerah dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur prevalensi angka stuntingnya di atas 20 persen.

Mantan Pj Gubernur Sulawesi Barat ini menegaskan, pemerintah daerah jangan terlena atas hasil angka-angka dari hasil evaluasi. Hasil evaluasi dijadikan untuk melihat permasalahan yang terjadi di daerah baik dari segi regulasi atau implementasi.

"Hasil evaluasi akan dijadikan dasar dalam mengambil kebijakan yang tentu saja harus disertai bersama data-data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya," terang Akmal Malik.