Isu Reshuffle Kabinet, Pengamat Politik: Ada 4 Menteri Perlu Diganti

Salah satu pendiri Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) itu juga menyebutkan nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly yang juga harus diganti. Ia menilai buruknya pengelolaan lembaga pemasyarakatan yang sempat menewaskan puluhan warga lapas dalam kebarakan LP Tangerang.

"Menkum HAM, gagal menelurkan perundangan yang memenuhi kualitas pembuatan UU. Seperti revisi UU KPK, Omnibus Law dan IKN. Serta masih buruknya pengelolaan lembaga pemasyarakatan kita yang bahkan pernah menewaskan puluhan orang dalam kebakaran LP Tangerang," tuturnya.

Salah satu alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menyebutkan nama terakhir yang harus diganti, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian). "Airlangga Hartarto gagal mengatasi harga dan kelangkaan minyak goreng. Mendorong isu perpanjangan masa jabatan presiden," jelasnya.

Sementara, saat ditanya terkait pendapat adakah kemungkinan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bisa masuk dalam kabinet, menurutnya masuknya Kader PAN menjadi kemungkinan yang terbesar. Ia mengemukakan dua alasan, di antaranya dengan setujunya PAN terkait perpanjangan masa jabatan presiden, serta melihat posisi Mendag yang saat ini masih goyang dengan masalah minyak goreng.

"Posisi Mendag itu kan, relatif agak goyah. Jadi kemungkinan kalau Mendag, memang sangat layak untuk di-reshuffle. Karena itu kemungkinan orang dari PAN bisa masuk entah itu Pak Zul atau siapa pun itu saya tidak tahu," imbuhnya.