MUI Ingatkan Prinsip Islam soal Distribusi Kekayaan dan Keadilan Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar menegaskan dukungan organisasinya terhadap kebijakan ekonomi berkeadilan yang dijalankan pemerintah. Dalam forum tersebut, Anwar menyoroti masih belum terwujudnya pemerataan ekonomi di Indonesia sejak era Orde Baru.

“Memang ada pertumbuhan, bahkan dulu (era orde baru) sangat tinggi sampai kita pernah swasembada pangan dan lain sebagainya. Tapi keadilan di bidang ekonomi ini belum terwujud,” ujar Anwar dalam pidatonya pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I MUI di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Ia menilai, kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah selama ini belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan yang merata. Bahkan, hasil dari pembangunan ekonomi cenderung dinikmati oleh segelintir kelompok.

“Tanah air kita kaya luar biasa, digali dan menghasilkan keuangan besar, tetapi itu hanya dimiliki oleh orang-orang kaya Indonesia yang sedikit saja. Sehingga pemerataan atau keadilan ekonomi tidak terwujud,” tegasnya.

Anwar menegaskan bahwa ajaran Islam secara tegas mengatur prinsip distribusi kekayaan agar tidak terkonsentrasi di kalangan tertentu. Ia mengutip Al-Qur’an dalam surat Al-Hasyr Ayat 7 yang bermakna agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja.

“Tidak boleh kekayaan negara itu hanya berputar-putar di antara konglomerat satu dengan yang lain, sementara rakyat hanya menjadi objek ekonomi,” tegas dia.

Ia juga menyoroti fenomena uang yang keluar negeri, sementara sumber daya yang diolah berasal dari dalam negeri. Dalam pandangannya, masyarakat, termasuk mayoritas Muslim di Indonesia kerap hanya menjadi konsumen, bukan pelaku utama dalam sistem ekonomi nasional.

“Umat jangan terus-menerus menjadi objek ekonomi. Harus menjadi subjek, pelaku yang menentukan arah pembangunan,” tegas dia.

Dalam kesempatan itu, Anwar menyampaikan apresiasi terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintahan saat ini. Ia menyebut Presiden Prabowo sudah memiliki keberpihakan yang jelas terhadap ekonomi kerakyatan melalui program prioritas nasional yang dikenal sebagai Asta Cita.

“Kita bersyukur punya Presiden yang memiliki keberpihakan yang sangat jelas terhadap ekonomi rakyat. Kalau kita baca Asta Cita, semuanya memihak rakyat,” jelas dia.

Anwar menilai kebijakan tersebut sejalan dengan kaidah fikih terkait kebijakan pemimpin harus berpijak pada kemaslahatan rakyat.

“Political will pemerintah kita sangat Islami, karena berorientasi pada maslahat rakyat. Dan itulah yang sekarang dilaksanakan oleh Presiden,” dia menandasi.