KMP Vs KIH 4-0, Megawati Harusnya Buka Komunikasi dengan SBY

Liputan6.com, Jakarta - 4 Kali sudah Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dikalahkan Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen. Mulai dari pengesahan UU MD3, Tatib DPR, UU Pilkada, dan pemilihan pimpinan DPR.

Pakar komunikasi politik Universitas Mercu Buana Heri Budianto menilai, kekalahan kali keempat yang dialami koalisi pemerintahan terpilih Jokowi-JK di DPR menunjukkan lambannya PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura merespons sinyal politik dan dinamika yang berkembang selama ini.

"Menurut saya ini kegagalan koalisi yang dipimpin PDIP dalam merespons sinyal-sinyal politik sejak sebelum pilpres sampai setidaknya hari ini" kata Heri kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis (2/10/2014).

Ia menilai, keempat kekalahan itu bukanlah peristiwa politik yang tiba-tiba muncul. Ini merupakan kronologi politik yang sudah berjalan sejak lama.

Namun, kekalahan itu bisa dicegah bila PDIP bisa mendesak sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri membuka ruang komunikasi politik pada elite KMP maka ceritanya akan lain. Termasuk berkomunikasi dengan SBY.

"Jika Bu Mega dan Pak SBY sudah dipertemukan jauh-jauh hari, PDIP dan koalisi tidak akan mengalami kegagalan bertubi-tubi seperti ini. Sekarang sudah terlambat khusus untuk menggaet Demokrat dalam koalisi di parlemen. Sebab Demokrat sudah menunjukkan sikap ke KMP," ujar dia.

Masih kata Heri, dirinya melihat kegagalan ini bukan hanya pada kebuntuan komunikasi politik yang dimainkan PDIP, tapi ada beberapa hal yang juga menjadi faktor termasuk lambannya Jokowi-JK dalam menentukan nama dan posisi menteri di kabinetnya.

Sebenarnya bila pemilihan nama menteri itu cepat, sambung dia, bukan tidak mungkin PPP dan PAN yang memang sudah memberi sinyal bisa diajak bersama di parlemen.

"Ya ini tentu juga bisa dimaklumi, karena Pak Jokowi serba salah, karena statement-nya yang tidak ingin bagi-bagi kekuasaan pada parpol. Inilah fakta politik yang membuat PDIP keteteran dalam merebut dukungan lebih selain PKB, Nasdem, dan Hanura. Mestinya politik jalan tengah ditempuh PDIP pascapenetapan kemengan Jokowi-JK oleh MK," tandas Heri.

Dalam Sidang Paripurna perdana DPR 2014-2019, Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto terpilih menjadi Ketua DPR. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menjadi Wakil Ketua DPR bersama Agus Hermanto (Wakil Ketua Umum Partai Demokrat), Taufik Kurniawan (Sekretaris Jenderal PAN), dan Fahri Hamzah (Wakil Sekretaris Jenderal PKS).

Pemilihan pimpinan DPR ini diwarnai hujan interupsi dan aksi walkout dari kubu PDIP, Hanura, PKB, dan Nasdem. Kericuhan pun sebelumnya juga terjadi hingga sejumlah anggota menyambangi meja pimpinan rapat.

Berbeda dengan proses sebelumnya pada 2009, pemilihan pimpinan DPR ini melalui sistem paket yang diajukan koalisi partai. Setiap koalisi mengajukan 5 nama. Lantaran hanya ada satu paket yang muncul, maka pimpinan rapat langsung menetapkan 5 nama yang terpilih tersebut.