Dinilai Tak konsisten, Jokowi Disomasi Sejumlah Pengacara

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah advokat dari Kantor Pengacara Djamaludin Koedoeboen melayangkan somasi kepada Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi. Somasi tersebut dilayangkan lantaran Jokowi dinilai tidak konsisten terhadap janji-janjinya soal perampingan kabinet dan mengutamakan menteri-menteri dari kalangan profesional.

"Kami dari Kantor Pengacara Djamaludin Koedoeboen, SH and Partners, melayangkan somasi kepada Jokowi sebagai Presiden terpilih berkaitan dengan inkonsistensi dalam pembentukan kabinetnya," kata Djamaludin di Rumah Transisi, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, (17/9/2014).

Atas pernyataannya itu, ia meminta kepada Jokowi untuk membuat klarifikasi terkait pernyataan dia sebelumnya yang akan merampingkan kabinet pemerintahannya mendatang. "Saat ini menteri ada 34, berarti Jokowi harus konsisten mengurangi jumlah menteri itu. Tapi kenyataannya terjadi inkonsistensi di mana ketika diumumkan secara resmi postur kabinet Jokowi tetap 34 kementerian," ucap Djamaludin.

Selain berjanji akan merampingkan kabinet, Jokowi sebelumnya juga mengaku akan membentuk kabinet ahli atau zaken kabinet yang mana, tiap menteri yang ditunjuk sesuai dengan keahliannya di bidang kementerian masing-masing. Namun faktanya, Jokowi telah menentukan kabinetnya terdiri dari 18 menteri profesional dan 16 dari unsur partai politik.

"Istilah profesional politik tidak lazim. Menurut kami Jokowi tidak konsisten dengan pernyataannya. Penggunaan istilah profesional politik adalah suatu upaya mengelabui dan menutupi pernyataannya terdahulu," ucap dia.
‎
Djamaludin menegaskan dengan dua ‎inkonsistensi tersebut, maka timbul pertanyaan di kalangan 'wong cilik' atau masyarakat bawah, apakah Jokowi sulit menepati janjinya atas perampingan kabinet dan zaken kabinet akibat adanya tekanan politik.

Djamaludin pun mengatakan, selama ini presiden RI dikenal dengan karakter khas masing-masing. Soekarno dikenang sebagai oratur ulung pemersatu bangsa, Soeharto dikenal ahli strategi dan bapak pembangunan, Habibie sebagai ahli dirgantara dan kebebasan pers, Abdurrahman Wahid sebagai Bapak Pluralisme Bangsa, Megawati Soekarnoputri sebagai pejuang demokrasi dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden pencitraan stabilitas ekonomi.

‎"Lalu apa yang akan dikenang dari Jokowi nanti? Apakah Jokowi yang selalu inkonsisten bisa dikenang sebagai presiden 'wong cilik'. Maka itu somasi kami sampaikan, dan atas tanggapan baik dari Jokowi," pungkas dia.