Para Tokoh dan Aktivis Minta Bawaslu Tidak Jadi Macan Ompong

Liputan6.com, Jakarta - Berlangsungnya Pilpres 2014 yang LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia), Jujur dan Adil ternyata masih menjadi mimpi di Indonesia. Belum lagi masih banyaknya Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri tidak mendapatkan hak pilihnya pada Pilpres kali ini.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti. Pria yang tergabung dalam Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia itu mengatakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hanya menjadi macan ompong mengawasi jalannya Pilpres. Apalagi, dengan munculnya pemungutan suara WNI di Hong Kong yang berakhir ricuh.

"Bawaslu hanya menjadi macan ompong. Jangan sampai terjadi kasus di Hong Kong. Diharapkan kasus Hong Kong bisa menjadi pembelajaran Bawaslu untuk bekerja lebih baik lagi," kata Ray saat memberikan keterangan persnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2014).

Ray mengimbau kepada Bawaslu agar mengawasi secara teliti, proses perhitungan suara dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga ke tingkat pusat. Hal itu guna mencegah adanya intimidasi dari para oknum yang sengaja membuat Pilpres tidak berjalan lancar.

"Mengawasi betul-betul rekapitulasi penghitungan suara. Jangan sampai mereka mengabaikan adanya intimidasi dengan berbagai modusnya. Seperti mengarahkan orang untuk memilih kandidat tertentu dan membuat isu di TPS tertentu berbuat kerusuhan," tutur Ray.

Tak hanya itu, Ray juga meminta Bawaslu agar mengawasi terjadinya money politics pada saat penyelenggaraan Pilpres Rabu 9 Juli besok. Terlebih, sebagian besar kepala daerah memihak salah satu pasangan capres. Sehingga dikhawatirkan muncul indikasi pemakaian APBD untuk mengarahkan orang agar memilih salah satu kandidat capres.

"Money politik, Bawaslu juga mencermarti kinerja kepala-kepala daerah. Sebagian besar mereka berpihak kedua belah pasangan calon. Yang perlu diawasi juga adalah ada nggak APBD yang dipakai untuk mengarahkan orang," tandas Ray.