Hipmi: Visi dan Misi Sektor Ketenagakerjaan Jokowi-JK Lebih Jelas

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesi (HIPMI) Alex Yahya menilai visi misi pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam sektor ketenagakerjaan jauh lebih unggul dibanding pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta).‎

Menurutnya, Jokowi-JK lebih jelas merumuskan program apa saja yang akan dikerjakan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan mendukung pertumbuhan investasi di Indonesia.

"Visi dan misi Jokowi-JK jauh lebih clear, lebih detil, lebih konkret tentang upaya meningkatkan hidup buruh. Bandingkan dengan visi misi Prabowo-Hatta yang hanya diulas dalam satu alinea pendek," ujar Alex dalam sebuah diskusi di Jokowi-JK Center, Jalan Halimun 11B, Guntur, Setiabudi, Jakarta, Minggu (8/6/2014).

Menurut Alex, sejauh ini peran pemerintah dalam hubungan pekerja-pengusaha masih sebatas mediasi. Padahal, kehidupan kaum pekerja atau buruh, sebagaimana masyarakat lainnya, sangat ditopang oleh peran pemerintah dalam menyediakan sarana-prasarana yang layak.

"Pemerintah hadir dalam posisi tripartit: buruh-pemerintah-pengusaha.‎ Jokowi-JK sudah menyadari dan merumuskan perubahan peran pemerintah yang diidealkan. Sementara itu, pasangan Prabowo-Hatta masih terpaku pada pola lama posisi pemerintah," ucapnya.

Ia pun menjelaskan beberapa contoh yang pernah dipaparkan oleh Jokowi-JK, antara lain pentingnya intervensi negara untuk meningkatkan kesejahteraan buruh melalu penyaluran APBN. Salah satu contoh konkret yang dipaparkan adalah rencana pembangunan perumahan bagi kaum pekerja di sekitar kawasan industri.

"Ini membantu pekerja dalam hal kebutuhan permukiman yang layak dan murah. Sekaligus bisa turunkan ongkos transportasi. Dunia usaha juga tertolong karena kerja karyawannya bisa lebih efektif," ulas Alex.

‎Sementara itu, mantan kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat, dalam kesempatan yang sama, menilai hubungan buruh-pengusaha perlu dilihat dalam konteks revolusi mental yang digagas Jokowi. Hubungan tersebut tidak lagi dilihat dalam posisi antagonistik, tetapi sebagai mitra sejajar dalam dunia usaha.

"Sebenarnya kebanyakan dispute atau masalah yang muncul antara buruh dan pengusaha terjadi bukan di dalam hubungan kerja. Misalnya, dalam hal efisiensi, logistik, transportasi, dan lain-lain. Tapi, masalah itu kemudian berpengaruh pada pekerjaan," ucapnya.

Menurut Jumhur, peran negara lebih dibutuhkan dalam konteks tersebut. Ia mencontohkan misalnya dengan memperbaiki infrastruktur jalan, memperepat proses kepabeanan, dan memperbaiki sarana transportasi dan permukiman.

"Ada peran pemerintah di sini dan tidak hanya mengandalkan pebisnis untuk memperbaiki kesejahteraan buruh. Perbaikan infrastruktur selalu memiliki multiplier effect, termasuk pada kehidupan buruh yang lebih baik. Dan saya melihat, program itu tertuang jelas dalam revolusi mental Jokowi," ucapnya. (Yus)