Bawaslu Belum Temukan Bukti Babinsa Dukung Capres Tertentu

Liputan6.com, Jakarta - Tim advokasi pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) resmi melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan Pilpres (Pilpres) 9 Juli 2014 terkait dugaan pengerahan Bintara Pembina Desa (Babinsa) di beberapa tempat untuk memenangkan capres dan cawapres tertentu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Namun, pihak Bawaslu belum menemukan barang bukti atas dugaan keterlibatan Babinsa yang diduga melakukan pendataan terhadap warga serta `pengarahan` untuk pemenangan capres dan cawapres tertentu.

"Saya baca juga pagi ini di media massa bahwa perwira menengah kalau dia tidak salah, dia mengaku bahwa itu dilakukan untuk mengetahui preferensi pemilih," kata pimpinan Bawaslu Nelson Simanjuntak di Kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (6/6/2014).

Menurut Nelson, laporan dari kuasa hukum pasangan Jokowi-JK menjadi acuan utama untuk menyelidiki ada atau tidaknya dugaan keterlibatan oknum Babinsa yang melakukan pendataan penduduk untuk kepentingan politik.

Nelson menyatakan, sejauh ini pihaknya masih berpegang teguh dan percaya atas posisi TNI dan Polri yang secara tegas akan bersikap netral pada Pilpres 9 Juli mendatang. Dia percaya posisi TNI dan Polri tetap bertugas mengamankan pemilu.

"(Pengamanan pemilu oleh TNI) itu pun dengan permintaan Polri sesuai dengan aturan yang ada," tandas Nelson.

Diinformasikan, seorang oknum anggota TNI Babinsa diduga meminta warga di Jakarta Pusat memilih pasangan capres dan cawapres tertentu pada Pilpres 2014.