PDIP dan Demokrat Paling Banyak Pemberitaan Negatif Media

Liputan6.com, Jakarta - PDIP menjadi partai yang paling banyak menjadi pemberitaan negatif di media massa, baik media televisi, cetak, online atau internet. Munculnya pemberitaan negatif itu disebabkan adanya pemberitaan pelanggaran saat kampanye rapat umum terbuka.

Secara kumulatif, pemberitaan negatif PDI Perjuangan mencapai 15,5 persen. Disusul Partai Demokrat 14,7 persen, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 14,2 persen, Golkar 12,3 persen, dan Gerindra 11,1 persen.

Akan tetapi, PDIP juga menjadi partai politik yang memiliki proporsi pemberitaan positif di berbagai jenis media. PDIP memiliki 23,8 persen mengungguli Partai Demokrat yang meraih 12,8 persen. Sementara Golkar mendapatkan 11,1 persen.

"Kontribusi tingginya tone positif untuk PDIP disebabkan oleh kampanye terutama terkait janji politik dan pencapresan Jokowi. Sedangkan Partai Demokrat dan Golkar, tone positif disebabkan kebijakan politik dan juga janji politik saat kampanye," kata Arya dari Pol-Tracking Institute, saat rilis survei nasional bertajuk 'Membaca Perilaku Pemilih Pada Pemilu 2014' di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (4/4/2014).

Arya menyebutkan, di media televisi misalnya, Partai Demokrat memiliki proporsi tone pemberitaan negatif sebanyak 23 persen karena adanya dugaan pelanggaran kampanye terkait penggunaan fasilitas negara.

Sedangkan PDIP, pemberitaan negatif mencapai 15,3 persen atau terbanyak kedua disebabkan pemberitaan terkait reaksi negatif sejumlah pihak atas pencapresan Jokowi.

Survei tersebut dilaksanakan pada 16 Maret-31 Maret 2014 dengan perhatian publik pada berita partai politik semua jenis media, yakni televisi, cetak, dan online.

Responden berjumlah 1.200 dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 2,83 persen dan minimal 17 tahun atau sudah menikah serta bukan anggota TNI/Polri.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara tatap muka menggunakan kuisioner dan dilakukan di 33 provinsi. Media yang disurvei diambil berdasarkan urutan pemirsa atau pembacanya namun tidak boleh berada dalam satu grup perusahaan.

"Temuan-temuan dalam survei ini cenderung tetap. Asalkan dalam waktu ke depan tidak ada isu politik atau gempa politik dalam skala besar yang dapat mengubah secara ekstrem peta raihan elektabilitas partai maupun capres secara keseluruhan," pungkas Arya. (Raden Trimutia Hatta)