Lumbung Mataram, Inisiasi Pemprov DIY untuk Pasok Bahan Baku MBG

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) punya cara sendiri untuk menyediakan dan memasok bahan baku Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dengan mengandalkan bahan pangan yang tumbuh di tanah sendiri, Pemprov DIY menginisiasi program Lumbung Mataram.

Sri Sultan Hamengkubuwono X menjelaskan, Lumbung Mataram adalah program pemberdayaan masyarakat desa di seluruh wilayah Provinsi DIY. Setiap desa menyediakan lahan kas desa 1 hingga 1,25 hektar untuk Lumbung Mataram yang akan digarap oleh warga yang tidak punya sawah. Kemudian, hasil tani akan disalurkan ke dapur MBG.

“Lumbung Mataram ini sudah kami siapkan sejak dua tahun yang lalu, untuk membantu warga masyarakat yang kurang beruntung," kata Sultan Jogja di Gedong Wilis, Komplek Kantor Gubernur DIY, Selasa, 23 Desember 2025.

Mendengar hal ini, Badan Gizi Nasional (BGN) mengapresiasi langkah Pemprov DIY yang telah menyiapkan program Lumbung Mataram di desa-desa, sebagai pemasok bahan baku pangan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Yogyakarta.

Menurut Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, Program Lumbung Mataram ini sejalan dengan pasal 38 Peraturan Presiden nomor 115 tahun 2025, tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

“Alhamdulillah, luar biasa. Ternyata Ngarso Dalem (Sri Sultan Hamengkubuwono X) telah menyiapkan Program Lumbung Mataram, yang akan dibangun secara terintegrasi, untuk peternakan dan pertanian. Lumbung Mataram ini nanti insya Allah akan memasok dapur-dapur MBG," kata Nanik bertemu Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Sebelumnya, Nanik sempat menyoroti masalah ketersediaan bahan baku pangan untuk program MBG yang semakin meningkat karena pertambahan SPPG.

Kebutuhan bahan baku pangan untuk Program MBG ini dikhawatirkan akan bisa menyebabkan inflasi dan kekurangan. Namun, Program Lumbung Mataram bisa menjadi solusi bagi persoalan ketersediaan bahan baku pangan di DIY karena menerapkan pertanian terintegrasi.

Nanik berharap, Program Lumbung Mataram bisa memasok bahan baku pangan untuk dapur MBG di Provinsi DIY.

“Diharapkan dengan adanya Lumbung Mataram ini, tidak ada lagi yang membeli dari luar daerah. Sehingga kemandirian ekonomi dan juga pemberdayaan masyarakat akan terjadi," kata Nanik, yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi antar Kementerian dan Lembaga untuk pengelolaan program MBG.

Sementara, Sri Sultan berharap, Lumbung Mataram akan dapat memasok seluruh kebutuhan bahan baku pangan untuk program MBG di DIY.

“Harapan saya ini bisa, sebagian besar, bisa memasok pada kebutuhan-kebutuhan untuk makan gratis,” harap Sultan.

Jika berhasil, lahan Lumbung Mataram bisa diperluas lagi. Dengan konsep ini, diharapkan penghasilan masyarakat desa akan dapat bertambah.

Program Lumbung Mataram, kata Nanik, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG. Sebab dalam pasal 38 ditekankan bahwa penyelenggaraan Program MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa/kelurahan merah putih, dan Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des).

Karena itu, sambil berkeliling ke berbagai daerah, Nanik berjanji akan mensosialisasikan Program Lumbung Pangan yang digagas Sri Sultan.

“Saya berterima kasih. Saya akan sampaikan bahwa DIY sudah mempelopori, di mana desa memanfaatkan lahan idle (lahan yang belum dimanfaatkan), atau bengkok (lahan garapan milik desa) kalau perlu, untuk ditanami warga masyarakat yang tidak punya sawah, untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan peternakan,” ujarnya.