BPJS Watch Nilai Harus Ada Sanksi Skorsing bagi Praktik Curang Oknum Dokter Terhadap Pasien JKN

Timboel Siregar menambahkan, pelayanan pasien sudah tertera jelas dalam undang-undang tentang rumah sakit hingga aturan di dalam praktik kedokteran. Bahwa pasien berhak mendapatkan pelayanan layak.

"Di UU Nomor 44 tahun 2009 tentang RS sudah sangat jelas asas pelaksanaan RS, salah satunya, asas kemanusiaan dan asas keselamatan pasien," tambahnya.

"Tidak hanya UU RS, berbagai UU lainnya pun mengatur hal yang sama seperti UU kesehatan, UU Praktik Kedokteran, dsb, yang memang sangat mendukung keselamatan dan kesembuhan pasien."

Begitu pula perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit yang menekankan pelayanan layak bagi pasien JKN.

"Demikian juga perjanjian kerja sama sudah sangat jelas mengatur tentang hak hak pasien di RS untuk mendapatkan pelayanan yang layak untuk memastikan kesembuhan dan keselamatan pasien JKN," sambung Timboel.

"Jadi, bagi oknum RS yang melakukan fraud harus diberi sanksi tegas untuk memastikan efek jera bagi RS tersebut."

Pastikan Badan Pengawas Rumah Sakit Berfungsi Optimal

Lebih lanjut, Timboel mengatakan, Pemerintah yang memiliki Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) harus jelas tindakannya untuk mengantisipasi agar fraud-fraud di RS tidak terjadi lagi. BPRS harus dekat dengan masyarakat dan memudahkan akses laporan masyarakat pada saat kejadian di RS.

"Saya menilai selama ini BPRS kurang berbuat untuk masalah-masalah yang dialami pasien JKN. Pemerintah Pusat dan Daerah harus memastikan BPRS berfungsi dengan benar untuk melindungi masyarakat," lanjutnya.

BPJS kesehatan juga sudah memiliki unit pengaduan seperti yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 yang akan menindaklanjuti kecurangan dalam pelayanan JKN.

Namun, kata Timboel Siregar, pasien JKN kerap kali belum mengetahui hal tersebut secara lebih jelas.

"Oleh karenanya, saya usul agar setiap pasien JKN yang dirawat inap dapat didatangi oleh staf BPJS kesehatan dengan memberikan sapa dan dukungan untuk kesembuhannya dan memperkenalkan diri untuk siap membantu bila ada masalah yang dialami," ujarnya.

"Ini bisa dengan memberikan nomor HP yang bisa dihubungi. Cukup 5 menit melakukan hal tersebut."

Harapan Wujudkan Zero Fraud

Diharapkan Timboel, praktik curang rumah sakit dan oknum dokter dapat ditindaklanjuti secara tegas. Bahkan lebih bagus lagi wujudkan zero fraud (nol kecurangan).

"Program JKN sudah memberikan banyak manfaat bagi peserta, namun fraud masih ada. Semoga Pemerintah dan BPJS kesehatan bisa menciptakan sistem yang mendukung zero fraud," harapnya.