Sukses

Perangi Stunting, Calon Pengantin Akan Diperiksa Kesehatannya 3 Bulan Sebelum Nikah

Liputan6.com, Jakarta - Masalah stunting menjadi perhatian Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Targetnya pun tak main-main, yaitu sebesar 14 persen. Pekerja rumah ini tengah dibereskan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Kepala BKKBN, dr Hasto Wardoyo SpOG(K), mengatakan, pihaknya diberikan tugas guna membuat perencanaan aksi percepatan stunting. Mengingat stunting di sejumlah wilayah di Indonesia masih di atas 30 persen.

"Di tahun 2022 ini presiden memberikan target pada kita tiga persen, dan kalau di tahun depan kita tiga persen, baru 21 persen di awal 2023. Oleh sebab itu, di waktu ke depannya, 1,5 tahun harus menuju 14 persen," kata Hasto dikutip dari keterangan resmi yang diterima Health Liputan6.com pada Jumat, 28 Januari 2022.

"Itu mengapa pemikiran-pemikiran strategi harus dilakukan dengan baik guna menuju angka 14 persen," Hasto menambahkan.

Sehingga, kata Hasto, peran dari organisasi dan peran dari masyarakat menjadi sangat penting dalam memerkuat bagaimana percepatan dapat dilaksanakan dengan baik.

"Kita tahu bahwa permasalahan ini sangat kompleks," katanya.

Dalam menyampaikan paparan Penguatan Implementasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, Hasto Wardoyo mengatakan bahwa tujuan utama yang mesti dilakukan dalam merencanakan penurunan stunting adalah untuk mengurangi kesenjangan.

Selanjutnya, untuk menurunkan wilayah-wilayah yang menjadi bandrol secara nasional, karena memang jumlah penduduknya banyak.

BKKBN pun mengajak kementerian dan lembaga yang terkait untuk fokus kepada daerah dengan angka stunting yang masih tinggi. Tercatat ada tujuh daerah yang telah ditetapkan, ditambah dengan yang ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara yang penduduknya cukup banyak.

Hasto menyadari bahwa penurunan stunting juga menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Ketika makin banyak yang melahirkan di tenaga kesehatan, kematian ibu makin turun.

Oleh sebab itu, BKKBN ditunjuk sebagai pelaksana sekaligus koordinator guna percepatan penurunan stunting.

"Yang namanya data itu menjadi suatu yang sangat penting. Sehingga arah kebijakan nasional penurunan stunting ini saya kira sudah sangat tepat," katanya.

Lantas, bagaimana memutus rantai stunting waktu yang tersisa hanya 2,5 tahun lagi?

Menurut Hasto, dua setengah tahun itu nanti di 2024. Maka ada sekitar 12.500 juta balita yang akan lahir dimulai dari sekarang sampai pertengahan Juli 2024.

"Kemudian ada balita yang masih akan diukur sebagai stunting atau tidak adalah balita yang lahir mulai dari Juli 2019 sampai sekarang, dan itu sangat bisa diidentifikasi. Oleh sebab itu, BKKBN ingin mencari potensi itu untuk mudah dikendalikan," katanya.

"Kita juga tetap membuat konsep faktor-faktor yang sifatnya sensitif akan dilakukan treatment dalam hal ini, seperti lingkungan yang bersih, kesiapan-kesiapan untuk makanan yang cukup, air bersih yang cukup," dia melanjutkan.

BKKBN disebut Hasto akan mengambil segment yang sangat strategis, mulai dari konsepsi kemudian 1.000 hari pertama kehidupan dan ketika masih dalam kehamilan.

"Proses dari hulu sampai hilir ini harus kita treatment di waktu 2,5 tahun ini. Jika kita mampu mengendalikan pranikah," ujarnya.

Hasto pun menyebut bahwa menteri agama sudah menyetujui pasangan yang akan menikah diperiksa dulu sejak tiga bulan sebelum menikah.

BKKBN kemudian mengusulkan adanya tim pendamping keluarga (TPK). TPK, kata Hasto, akan mendampingi sebanyak dua juta yang menikah, mendampingi lima juta yang hamil, dan 10 juta anak balita.

"Saya optimis dengan 200 ribu tim pendamping keluarga, kemudian 600 ribu anggota untuk mendampingi 17 juta sasaran," katanya.

"BKKBN juga menyiapkan sistem pendataan yang baik. Karena tim pendamping keluarga ini kita bikinkan aplikasi yang namanya Elsimil. Kemudian BKKBN tentu juga ada kegiatan kemitraan yang bisa kita kembangkan bersama lembaga yang lain dengan TNI, Polri, ABRI. Dan saya kira faktor sensitif perbaikan jamban, rumah tidak layak huni itu harus tetap dilaksanakan harus kita gerakkan," pungkas Hasto.