IMF Berpotensi Pangkas Target Belanja Kesehatan dan Pendidikan Pakistan

Liputan6.com, Islamabad - Dana Moneter Internasional (IMF) berpotensi memangkas target belanja kesehatan dan pendidikan Pakistan menjadi sekitar 3,9 triliun rupee Pakistan. Langkah ini dipertimbangkan menyusul tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah provinsi setelah berkomitmen memberikan hibah tunai kepada pemerintah pusat sekaligus memenuhi target surplus kas.

Dikutip dari The Express Tribune, sumber pemerintah menyebutkan bahwa setelah menggelar pertemuan dengan pemerintah provinsi, IMF menilai target belanja gabungan untuk sektor kesehatan dan pendidikan sebesar 4,2 triliun rupee Pakistan kembali berisiko tidak tercapai pada tahun fiskal ini.

Pada tahun fiskal sebelumnya, total belanja kedua sektor tersebut tercatat 370 miliar rupee Pakistan di bawah target yang ditetapkan IMF.

Sekretaris Keuangan Pakistan, Imdad Ullah Bosal, sebelumnya mengatakan kepada sebuah komite parlemen bahwa persyaratan IMF terkait belanja kesehatan dan pendidikan terus gagal dipenuhi selama program bantuan keuangan berlangsung.

Berdasarkan salah satu persyaratan paket bailout senilai USD 7 miliar, lima pemerintah di Pakistan diwajibkan mengalokasikan belanja lebih dari 4,2 triliun rupee Pakistan untuk kedua sektor tersebut. Namun, total anggaran yang telah dialokasikan pemerintah provinsi masih sekitar 500 miliar rupee Pakistan di bawah ketentuan IMF.

Sumber pemerintah menyebutkan IMF berpeluang menurunkan target tersebut menjadi 3,9 triliun rupee Pakistan. Meski demikian, keputusan akhir masih menunggu pembahasan lanjutan antara kedua pihak.

Bahkan jika target dipangkas sebesar 300 miliar rupee Pakistan menjadi 3,9 triliun rupee Pakistan, masih terdapat selisih sekitar 200 miliar rupee Pakistan antara anggaran yang tersedia dan target revisi tersebut.

Kementerian Keuangan Pakistan sebelumnya belum berhasil menyelaraskan alokasi belanja kesehatan dan pendidikan pemerintah provinsi dengan target triwulanan dan tahunan IMF saat penyusunan anggaran pada Juni.

Pembahasan Paket Bantuan IMF Memasuki Tahap AkhirPerundingan Pakistan dengan IMF kini memasuki tahap akhir. Kedua pihak tengah merampungkan rancangan bersama Memorandum of Economic and Financial Policies (MEFP), yakni dokumen kebijakan yang akan menjadi dasar peninjauan program bantuan berikutnya.

Pembahasan dijadwalkan berakhir pada Rabu. Jika kesepakatan di tingkat staf (staff-level agreement) tercapai, Pakistan akan memperoleh pencairan USD 1 miliar dari paket bantuan senilai USD 7 miliar serta tambahan lebih dari USD 200 juta melalui fasilitas pendanaan iklim.

Sumber pemerintah mengatakan IMF sebelumnya sempat mengisyaratkan kemungkinan memperketat persyaratan belanja kesehatan dan pendidikan dengan mengubah statusnya dari target indikatif menjadi kriteria kinerja kuantitatif (quantitative performance criterion).

Pelanggaran terhadap kriteria kinerja kuantitatif mengharuskan pemerintah mengajukan permohonan dispensasi kepada Dewan Eksekutif IMF.

IMF sebelumnya juga meningkatkan status persyaratan terkait penerimaan pajak yang dipungut Badan Pendapatan Federal Pakistan (FBR) menjadi kriteria kinerja kuantitatif setelah target penerimaan pajak berulang kali tidak tercapai.

Persyaratan belanja kesehatan dan pendidikan sendiri telah beberapa kali gagal dipenuhi, meskipun IMF menetapkan batas pertumbuhan belanja rutin primer sesuai proyeksi inflasi dan mengarahkan ruang fiskal secara eksplisit untuk perlindungan sosial, kesehatan, serta pendidikan.

Provinsi Hadapi Tekanan AnggaranDalam perundingan terbaru, tim IMF menanyakan kepada pemerintah provinsi apakah mereka mampu memenuhi target belanja kesehatan dan pendidikan.

Pemerintah Provinsi Sindh dan Punjab menyampaikan bahwa anggaran mereka telah menghadapi tekanan akibat komitmen menyediakan surplus kas sebesar 1,7 triliun rupee Pakistan serta memberikan hibah tunai kepada pemerintah federal melalui inisiatif ekonomi nasional.

Sebaliknya, pemerintah Provinsi Khyber-Pakhtunkhwa, yang belum berkomitmen memberikan hibah tunai kepada pemerintah pusat, menyatakan kesanggupannya memenuhi target belanja tersebut.

Bosal sebelumnya menjelaskan bahwa kegagalan memenuhi target belanja kesehatan dan pendidikan terutama disebabkan oleh sejumlah pemerintah provinsi. Persoalan ini, menurut dia, terus menjadi perhatian dalam hampir setiap peninjauan program IMF.

Ia juga menyebut kegagalan FBR mencapai target penerimaan pajak membuat pemerintah federal harus meminta pemerintah provinsi menekan pengeluaran mereka.

Untuk tahun fiskal 2026–2027, Pemerintah Punjab mengalokasikan 1,3 triliun rupee Pakistan bagi sektor kesehatan dan pendidikan dari total anggaran provinsi sebesar 5,9 triliun rupee Pakistan.

Sementara itu, Pemerintah Sindh mengalokasikan gabungan 1,1 triliun rupee Pakistan, Khyber-Pakhtunkhwa lebih dari 800 miliar rupee Pakistan, dan Balochistan sebesar 268 miliar rupee Pakistan untuk kedua sektor tersebut.

Dalam penyusunan anggaran, pemerintah federal dan pemerintah provinsi juga menyepakati skema hibah tunai senilai total 1,036 triliun rupee Pakistan. Pemberian dana tersebut bergantung pada kemampuan FBR mencapai target penerimaan tahunan sebesar 15,263 triliun rupee Pakistan.

FBR dilaporkan melampaui target penerimaan pada kuartal pertama sebesar 33 miliar rupee Pakistan. Capaian itu terutama dipengaruhi oleh penetapan target awal yang relatif rendah.

Untuk menyediakan ruang fiskal bagi inisiatif ekonomi nasional, pemerintah federal juga memangkas anggaran Program Pembangunan Sektor Publik (PSDP) sebesar 126 miliar rupee Pakistan menjadi 1 triliun rupee Pakistan. Pemerintah Punjab turut mengurangi alokasi belanja pembangunannya sebesar 150 miliar rupee Pakistan.