PBB Investigasi Penyadapan AS dan Inggris

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akhirnya turun tangan atas skandal penyadapan yang mencuat di dunia internasional belakangan ini. Badan perdamaian dunia itu mulai melakukan investigasi atas aksi spionase yang dikabarkan dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan Inggris.

"Kami juga akan menyelidiki apakah ada yang salah di Parlemen Inggris atas pengoperasian badan intelijen," kata petugas pelapor BBC, Ben Emmerson QC kepada Guardian, yang dimuat pada Selasa (3/12/2013).

Penyelidikan ini dilakukan pasca-menyeruaknya kabar penyadapan yang disebarkan mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional (NSA) Edward Snowden. Dalam dokumen yang diungkap Snowden, NSA dan Badan Intelijen Inggris (GCHQ) mengoperasikan program rahasia untuk menyadap email, komunikasi telepon, dan pesan singkat (SMS).

Ben menjelaskan, hasil penyelidikan akan direkomendasikan kepada PBB. Namun ia tak menjelaskan apa yang bakal dilakukan PBB setelah mendapat hasil investigasi.

"Informasi yang dibocorkan Snowden sangat penting untuk semua orang," ujar dia. "Saya kaget bahwa masih ada yang menganggap media sebagai tindakan terorisme yang berbahaya. Padahal, menurut saya, media telah menjalankan fungsinya dengan bertanggung jawab."

Dia menambahkan, penyelidikan yang akan dilakukan PBB mencakup meminta keterangan dari pejabat GCHG, dan petinggi intelijen Inggris lainnya. "Aku akan meminta penjelasan lebih rinci. Mereka harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya," tegas Ben.

Bocoran Snowden telah membuat dunia sedikit terguncang. Betapa tidak, ketegangan terjadi antara sejumlah negara, termasuk Indonesia dan Australia. Juga Amerika Serikat dan Jerman.

Apa yang dibeberkan Snowden tidak tanggung-tanggung. Ada sebanyak 200 ribu dokumen rahasia AS yang dibocorkan pria yang kini bersembunyi di Rusia itu.

"Pembocoran dokuman tersebut dirancang untuk menciptakan kerusakan maksimum kepada NSA dan AS," ungkap Direktur NSA Keith Alexander.

Indonesia menjadi salah satu negara yang berperan di dunia internasional atas penyadapan. Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa menyatakan, Pemerintah RI akan menghimpun dan menggalang opini dan sikap masyarakat internasional yang ingin menentang keras kegiatan yang melanggar hukum, etika, dan tatanan hubungan internasional yang menyangkut aksi-aksi penyadapan.

"Seperti yang dilakukan pemerintah Australia," ujar Marty usai rapat bersama Komisi I DPR, Kapolri, Lemsaneg dan BIN di gedung DPR, Kamis 28 November 2013. (Riz)