Israel Klaim Netanyahu Gelar Pertemuan Rahasia dengan Presiden Uni Emirat Arab

Liputan6.com, Tel Aviv - Israel mengklaim Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menggelar pertemuan rahasia dengan presiden Uni Emirat Arab (UEA) di tengah perang Iran.

"Selama Operasi 'Lion's Roar', Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melakukan kunjungan rahasia ke UEA, di mana ia bertemu dengan Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan," demikian pernyataan kantornya pada Rabu (13/5/2026).

Kantor Netanyahu menyebut kunjungan tersebut menandai terobosan bersejarah dalam hubungan antara Israel dan UEA.

Pengumuman tersebut disampaikan sehari setelah Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Israel Mike Huckabee mengungkapkan bahwa Israel telah mengirim sistem pertahanan udara Iron Dome beserta personel pengoperasinya ke UEA selama perang Iran.

Retaliasi atas Serangan AS-Israel

Iran menargetkan UEA lebih banyak dibanding negara lain selama perang, yang dipicu oleh serangan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari.

Meskipun gencatan senjata mulai berlaku bulan lalu, UEA tetap melaporkan beberapa serangan rudal dan drone dari Iran.

UEA yang kaya minyak merupakan salah satu sekutu utama AS di kawasan dan termasuk negara Arab yang memiliki hubungan resmi dengan Israel setelah menandatangani Abraham Accords pada masa jabatan pertama Donald Trump pada 2020.

Klaim Israel dibantah UEA pada hari yang sama. 

Dalam pernyataannya seperti dikutip dari laporan Anadolu, Kementerian Luar Negeri UEA membantah laporan mengenai kunjungan Netanyahu ke UEA maupun adanya delegasi militer Israel yang diterima di wilayah emirat.

Kementerian menegaskan bahwa hubungan antara UEA dan Israel bersifat terbuka dan diketahui publik dalam kerangka Abraham Accords serta tidak didasarkan pada kerahasiaan atau pengaturan tersembunyi.

Kementerian yang sama juga menambahkan bahwa setiap klaim mengenai kunjungan atau pengaturan yang tidak diumumkan tidak berdasar kecuali disampaikan oleh otoritas resmi UEA.

Selain itu, kementerian meminta media untuk memverifikasi informasi dan menghindari penyebaran laporan yang belum terverifikasi atau menggunakannya untuk menciptakan "kesan politik".