Oman Tolak Pengenaan Biaya Transit di Selat Hormuz

Liputan6.com, Muscat - Menteri Transportasi Oman Said Al-Maawali pada Rabu (8/4/2026) menegaskan bahwa tidak ada biaya yang dapat dikenakan kepada kapal yang melintasi Selat Hormuz berdasarkan perjanjian internasional yang telah ditandatangani oleh negaranya.

Pernyataan itu disampaikan Al-Maawali dalam sesi Dewan Syura saat menjawab pertanyaan terkait kemungkinan penerapan biaya transit. Komentarnya dikutip oleh Radio Al Wisal.

"Oman memiliki posisi yang jelas terkait Selat Hormuz. Kami telah menandatangani seluruh perjanjian internasional mengenai transportasi maritim," kata Al-Maawali seperti dikutip TRT.

Ia menggarisbawahi bahwa selat tersebut merupakan jalur alami yang tidak dibuat oleh campur tangan manusia, sehingga tidak dapat dikenakan biaya berdasarkan kesepakatan internasional yang telah disepakati oleh Kesultanan Oman.

Pernyataan ini muncul setelah laporan media mengutip sumber anonim dari Iran yang menyebutkan bahwa Teheran mengusulkan penerapan biaya bagi kapal yang melintasi selat tersebut sebagai bagian dari upaya mengakhiri perang.

Selat Hormuz merupakan jalur laut sempit dengan lebar sekitar 34 kilometer yang terletak di antara Iran dan Oman, menghubungkan Teluk dengan Samudra Hindia. Jalur ini dilalui sekitar 20 persen pengiriman minyak global, menjadikannya salah satu titik paling strategis dalam perdagangan energi dunia.

Al-Maawali menyatakan pula bahwa Kementerian Luar Negeri Oman tengah membahas isu tersebut dan berharap dapat menemukan solusi yang menguntungkan negara-negara kawasan serta komunitas internasional.

Ia menambahkan bahwa beberapa negara, termasuk Iran dan Amerika Serikat (AS), belum meratifikasi perjanjian internasional tentang hukum laut, sehingga menimbulkan apa yang disebutnya sebagai kesenjangan hukum. 

Sebelumnya, Oman mengungkapkan telah mengadakan pembicaraan dengan Iran pada tingkat wakil menteri luar negeri guna mengeksplorasi opsi untuk memastikan kelancaran navigasi di selat tersebut.

Presiden AS Donald Trump pada Selasa (7/4) mengumumkan bahwa ia setuju menangguhkan pengeboman dan serangan terhadap Iran selama periode dua minggu.

Pengumuman tersebut disampaikan kurang dari dua jam sebelum tenggat waktu yang ditetapkan Trump bagi Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz dan menerima kesepakatan atau menghadapi apa yang ia sebut sebagai kehancuran sebuah peradaban secara keseluruhan.

Ketegangan di kawasan meningkat sejak AS dan Israel melancarkan serangan bersama terhadap Iran pada 28 Februari, yang menewaskan lebih dari 1.400 orang, termasuk pemimpin tertinggi saat itu, Ali Khamenei.

Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel serta negara-negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer AS. Iran juga dilaporkan membatasi pergerakan kapal di Selat Hormuz.