Analis Soroti Krisis Hak Perempuan di Pakistan: Kekerasan Sistemik hingga Kegagalan Negara

Liputan6.com, Islamabad - Sejumlah insiden tragis kembali menyoroti rapuhnya perlindungan terhadap perempuan di Pakistan, yang dinilai mencerminkan kegagalan sistemik negara dalam menjamin hak-hak dasar.

Pada 16 Maret 2026, sedikitnya delapan perempuan tewas dan puluhan lainnya terluka setelah atap sebuah bangunan runtuh di Rahim Yar Khan. Mereka saat itu tengah mengantre untuk menerima bantuan keuangan dari pemerintah. Kepadatan memaksa sebagian korban naik ke atap bangunan, yang kemudian ambruk.

Bagi analis politik Eropa Dimitrastaikou, tragedi tersebut bukan sekadar kecelakaan. Ia menilai peristiwa itu mencerminkan kerentanan perempuan bahkan dalam program yang dirancang untuk membantu mereka.

Beberapa pekan sebelumnya, kasus pembunuhan “demi kehormatan” kembali terjadi di Provinsi Punjab. Seorang perempuan muda dilaporkan tewas di tangan keluarganya sendiri setelah menolak pernikahan paksa. Kasus tersebut nyaris tak memicu respons publik yang berarti, memperlihatkan pola impunitas yang terus berulang.

Analisis media lokal Dawn pada Januari 2026 juga mengungkap lemahnya sistem peradilan, termasuk kesalahan dalam memahami konsep dasar seperti persetujuan dalam kasus kekerasan seksual. Kondisi ini membuat korban sulit memperoleh keadilan.

Di sisi lain, pemerintah Pakistan terus menggaungkan komitmen terhadap pemberdayaan perempuan. Perdana Menteri Shehbaz Sharif sebelumnya menyebut pemberdayaan perempuan sebagai kebutuhan mendesak bagi kemajuan negara. Namun, pernyataan tersebut dinilai bertolak belakang dengan realitas di lapangan.

Data global memperkuat gambaran tersebut. Laporan Kesenjangan Gender 2025 dari World Economic Forum menempatkan Pakistan di peringkat terakhir dari 148 negara, dengan tingkat kesenjangan gender yang masih sangat tinggi.

Menurut UN Women, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja hanya sekitar 22 persen, sementara representasi politik mereka berada di kisaran 20 persen. Di saat yang sama, kekerasan berbasis gender dilaporkan meluas, meski banyak kasus tidak tercatat.

Sejumlah laporan dari Amnesty International dan Human Rights Watch secara konsisten menyoroti lemahnya penegakan hukum serta tingginya tingkat impunitas dalam kasus kekerasan terhadap perempuan.

Fenomena ini juga tidak berdiri sendiri. Di kawasan regional, situasi serupa terjadi di Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban, di mana perempuan dibatasi dari pendidikan dan ruang publik. Di Iran, gelombang protes yang dipicu kematian Mahsa Amini menunjukkan ketegangan atas kontrol terhadap tubuh dan kebebasan perempuan.

Sementara itu, isu hak perempuan juga menjadi sorotan di negara lain seperti China dan Turkey, di mana laporan pelanggaran dan kekerasan terus bermunculan.

Dimitrastaikou menilai kondisi ini mencerminkan tren global yang lebih luas, di mana kesetaraan gender masih diperlakukan sebagai hal yang dapat dinegosiasikan. Ia menekankan bahwa persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan moralitas, tetapi juga berdampak langsung pada stabilitas sosial dan pembangunan ekonomi.

Menurutnya, dunia saat ini tengah menghadapi konflik nilai yang lebih dalam—bukan sekadar persaingan geopolitik, tetapi pertarungan tentang makna kemajuan dan hak asasi manusia.

“Pertanyaan utamanya bukan siapa yang menang secara geopolitik, tetapi apakah dunia yang terbentuk benar-benar meningkatkan kualitas hidup manusia, khususnya perempuan,” ujarnya.

Ia menambahkan, masa depan kesetaraan gender akan menjadi penentu arah peradaban global—apakah tetap menjadi hak universal atau justru berubah menjadi privilese terbatas.