Promosi Sudah, Bayaran Nihil: Badan Propaganda Israel Digugat Influencer

Liputan6.com, Tel Aviv - Sejumlah influencer dan perusahaan yang pernah bekerja untuk unit propaganda pemerintah Israel menggugat negara tersebut karena dugaan pembayaran yang belum diselesaikan sejak Oktober 2023, meski sudah melakukan promosi. Gugatan tersebut terkait pekerjaan komunikasi publik yang dilakukan pada tahap awal perang di Gaza.

Menurut laporan harian bisnis Israel Calcalist, para penggugat menuntut pembayaran jutaan shekel dari Israel National Public Diplomacy Directorate, lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas kampanye komunikasi internasional Israel, yang dikenal luas dengan istilah “hasbara”, dikutip dari laman Middleeasteye, Senin (9/3/2026).

Direktorat tersebut digugat oleh sejumlah perusahaan dan influencer yang mengklaim telah menyediakan berbagai layanan komunikasi dan produksi media setelah serangan yang dipimpin oleh Hamas pada 7 Oktober 2023. Serangan itu kemudian memicu operasi militer besar Israel di Gaza.

Dua perusahaan swasta disebut menuntut total sekitar dua juta shekel atau sekitar 650.000 dolar AS. Salah satu perusahaan menyediakan studio produksi yang digunakan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant untuk wawancara media internasional. Perusahaan tersebut kini menuntut lebih dari setengah juta shekel atas layanan yang diklaim belum dibayar.

Perusahaan lain, Intellect, menuntut lebih dari 1,5 juta shekel dari kantor perdana menteri Israel yang mengawasi operasional direktorat tersebut.

Kontroversi ini juga menyeret nama Eylon Levy, tokoh Inggris-Israel yang sempat menjadi juru bicara resmi pemerintah hingga Maret 2024. Levy mengatakan ia juga memiliki hak atas pembayaran tertentu, namun memilih tidak ikut serta dalam gugatan karena lelah berupaya menagih kompensasi tersebut.

Meski tidak lagi bekerja secara resmi untuk pemerintah, lulusan University of Oxford itu masih aktif menyuarakan narasi pemerintah Israel di media sosial.

Menurut laporan Calcalist, puluhan aktivis, influencer, dan influencer independen direkrut segera setelah serangan 7 Oktober karena unit hasbara pemerintah kekurangan personel. Banyak dari mereka tidak direkrut langsung oleh negara, melainkan melalui perusahaan produksi atau influencer swasta.

“Perusahaan produksi swasta menjadi saluran pembayaran bagi mereka yang mewakili Israel di luar negeri,” tulis laporan tersebut, seraya menyebut bahwa sistem kerja dan pembayaran dalam proyek-proyek tersebut sering kali tidak terorganisasi dengan baik.

Sementara itu, kantor perdana menteri Israel mengakui adanya “ketidakberaturan dalam praktik pengadaan” di direktorat diplomasi publik tersebut. Namun pihaknya menyatakan tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut karena kasus tersebut masih dalam proses hukum.

Sejak Oktober 2023, kampanye komunikasi internasional Israel juga diperkuat oleh Ministry of Foreign Affairs of Israel serta Ministry of Diaspora Affairs. Kedua kementerian tersebut dilaporkan mengalokasikan anggaran besar untuk menghadapi tuduhan kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Israel.

Pada September tahun lalu, pemerintah Israel menyetujui tambahan anggaran sekitar 150 juta shekel bagi kampanye diplomasi publik kementerian luar negeri. Dana tersebut melengkapi anggaran sebelumnya sebesar 520 juta shekel.

Menteri Luar Negeri Gideon Saar bahkan membentuk direktorat diplomasi publik baru yang bertujuan memperkuat kampanye digital dengan merekrut blogger dan influencer media sosial, setelah upaya komunikasi sebelumnya dinilai kurang efektif.

Di sisi lain, Menteri Urusan Diaspora Amichai Chikli juga dilaporkan memimpin kampanye komunikasi yang menargetkan kampus-kampus di United States, termasuk upaya untuk memengaruhi definisi antisemitisme dalam kerangka hukum Amerika.

Pada Mei 2025, kementerian yang dipimpin Chikli bahkan menawarkan dana hingga satu juta shekel kepada pemerintah kota di permukiman Israel untuk menjalankan kampanye hasbara baik di dalam negeri maupun di luar negeri.