Iran Diserang AS dan Israel, Mengapa Rusia dan China Tak Turun Tangan?

Liputan6.com, Washington, DC - Rusia dan China, dua mitra diplomatik paling kuat bagi Teheran, mengutuk perang yang dilancarkan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran. Konflik tersebut dilaporkan telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan dinilai sebagai pelanggaran jelas terhadap hukum internasional.

Presiden Rusia Vladimir Putin seperti dikutip dari Al Jazeera menyebut pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei pada Sabtu (28/2) sebagai "pelanggaran terang-terangan terhadap semua norma moral manusia."

Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar bahwa penggunaan kekuatan tidak akan benar-benar menyelesaikan masalah. Ia mendesak semua pihak untuk menghindari eskalasi konflik lebih lanjut.

Rusia dan China bahkan secara bersama-sama meminta diadakannya pertemuan darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

Reaksi keras dari kedua negara tersebut mencerminkan hubungan dekat antara Iran, Rusia, dan China. Moskow dan Beijing telah menandatangani berbagai kesepakatan bilateral serta memperluas koordinasi melalui latihan angkatan laut bersama. Langkah ini juga menunjukkan sikap bersama mereka terhadap apa yang disebut sebagai tatanan internasional yang dipimpin AS, yang menurut mereka selama ini berupaya mengisolasi ketiga negara itu.

Meski demikian, di balik retorika kerasnya, baik Rusia maupun China tidak menunjukkan niat untuk memberikan dukungan militer langsung kepada Iran.

Pada Januari 2025, Rusia dan Iran menandatangani perjanjian kemitraan strategis komprehensif yang mencakup berbagai bidang, mulai dari perdagangan dan kerja sama militer hingga sains, budaya, dan pendidikan.

Kesepakatan itu memperdalam koordinasi pertahanan dan intelijen antara kedua negara, sekaligus mendukung proyek-proyek seperti pembangunan koridor transportasi yang menghubungkan Rusia dengan kawasan Teluk melalui wilayah Iran.

Kedua negara juga menggelar latihan militer bersama di Samudra Hindia pada akhir Februari, hanya sekitar sepekan sebelum AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran.

Namun ketika perang pecah, Rusia tidak memiliki kewajiban untuk merespons secara militer. Hal ini karena perjanjian tersebut tidak memuat klausul pertahanan bersama, sehingga tidak membentuk aliansi militer formal.

Andrey Kortunov, mantan Direktur Jenderal Russian International Affairs Council dan anggota Valdai Discussion Club—sebuah lembaga pemikir kebijakan luar negeri Rusia—mengatakan bahwa perjanjian pertahanan bersama Rusia dengan Korea Utara pada 2024 merupakan contoh kesepakatan yang jauh lebih mengikat dalam hal dukungan militer.

Dalam wawancara melalui sambungan video dari Moskow kepada Al Jazeera, Kortunov menjelaskan bahwa dalam perjanjian dengan Korea Utara, Rusia berkewajiban bergabung jika negara tersebut terlibat dalam konflik apa pun. Sementara itu, perjanjian dengan Iran hanya menyebutkan bahwa kedua pihak sepakat untuk tidak melakukan tindakan bermusuhan jika salah satu sedang terlibat konflik.

Menurut Kortunov, Rusia sangat kecil kemungkinan mengambil tindakan militer langsung untuk membantu Iran karena risikonya terlalu besar.

Ia menilai Rusia saat ini tampak memprioritaskan mediasi AS dalam konflik Ukraina. Ia menambahkan bahwa Rusia sebelumnya mengambil pendekatan serupa ketika mengkritik tindakan AS di Venezuela setelah operasi militer AS yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Januari lalu.

Meski perjanjian tersebut secara jelas menyatakan Rusia tidak berkewajiban melakukan intervensi, Kortunov mengatakan sejumlah pihak di Teheran merasa kecewa.

Menurutnya, beberapa kontaknya di Iran mengungkapkan adanya tingkat frustrasi tertentu karena mereka memiliki harapan bahwa Rusia setidaknya dapat melakukan lebih dari sekadar langkah diplomatik di Dewan Keamanan PBB atau forum multilateral lainnya.

Pada 2021, China dan Iran menandatangani perjanjian kerja sama selama 25 tahun yang bertujuan memperluas hubungan di berbagai bidang, termasuk energi. Kesepakatan tersebut menarik Iran masuk ke dalam proyek Belt and Road Initiative milik China.

Jodie Wen, peneliti pascadoktoral di Centre for International Security and Strategy (CISS) Universitas Tsinghua di China, mengatakan hubungan kedua negara dipandang di Beijing sebagai kemitraan yang pragmatis dan stabil.

Dalam wawancara melalui telepon dari Beijing kepada Al Jazeera, ia menjelaskan bahwa dari sisi politik terdapat pertukaran yang rutin antara kedua negara.

"Dari sisi ekonomi, kerja sama juga sangat dalam; banyak perusahaan yang memiliki investasi di Iran," ujarnya.

Namun, ia menegaskan bahwa China sejak lama menetapkan batasan yang jelas dalam hubungan tersebut, terutama terkait keterlibatan militer.

"Pemerintah China selalu berpegang pada prinsip tidak mencampuri urusan negara lain … Saya tidak berpikir pemerintah China akan mengirimkan senjata ke Iran," katanya.

Sebagai gantinya, peran China kemungkinan lebih berfokus pada diplomasi dan pengelolaan krisis.

"Saya pikir China sedang mencoba caranya sendiri untuk berbicara dengan pihak AS dan negara-negara Teluk agar situasi tetap tenang," tambahnya.

Ia mengatakan bahwa kejelasan mengenai batasan hubungan ini justru membantu membangun kepercayaan di Teheran.

Meski demikian, Wen mengingatkan bahwa hubungan kedua negara tidak bersifat seimbang.

Layanan pelacakan kapal Kpler memperkirakan sekitar 87,2 persen ekspor minyak mentah tahunan Iran dikirim ke China. Angka tersebut menunjukkan betapa pentingnya China bagi perekonomian Iran, sementara bagi China sendiri Iran hanyalah mitra yang relatif kecil dalam perdagangan globalnya.

Sementara itu, Dylan Loh, profesor madya dalam program Public Policy and Global Affairs di Nanyang Technological University, Singapura, menilai peran China terhadap Iran kini berkembang menjadi lebih bersifat protektif.

Dalam wawancara dengan Al Jazeera, ia mengatakan bahwa China kemungkinan akan mempercepat upaya mediasi untuk mencegah runtuhnya stabilitas kawasan yang dapat mengancam kepentingan ekonomi dan keamanan regionalnya.

"Saya pikir para pembuat kebijakan akan menilai bagaimana cara menurunkan risiko politik dan opsi apa saja yang bisa diambil. Sebenarnya, proses pemikiran ulang terhadap strategi ini sudah mulai sejak serangan AS terhadap Venezuela," imbuhnya.