Pakistan Dekat ke Trump, Kripto Jadi Alat Tawar di Tengah Manuver Gaza dan Iran

Liputan6.com, Islamabad - Pemerintah Pakistan kian terang-terangan merapat ke Washington di bawah kepemimpinan Presiden AS Donald Trump. Dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian yang dibentuk untuk mengawasi stabilisasi Gaza, Perdana Menteri Shehbaz Sharif memuji Trump sebagai “pembawa perdamaian” dan “penyelamat Asia Selatan”.

Islamabad disebut tengah bersiap mengumumkan kontribusi pasukan penjaga perdamaian untuk misi internasional tersebut.

Selain Gaza, Pakistan juga diperkirakan akan memainkan peran diplomatik dalam isu Iran, saat Washington mempertimbangkan opsi militer terhadap Teheran. Perkembangan ini menandai babak baru hubungan sipil-militer Pakistan dengan AS setelah berbulan-bulan pendekatan intensif ke Gedung Putih.

Di saat bersamaan, Islamabad membuat manuver ekonomi yang tak kalah signifikan: membuka pintu lebar bagi industri kripto global. Bulan lalu, Pakistan menandatangani kesepakatan dengan perusahaan yang terafiliasi dengan World Liberty Financial (WLF), bisnis kripto yang diluncurkan keluarga Trump pada 2024.

Kepala pertahanan Pakistan, Asim Munir, hadir dalam penandatanganan nota kesepahaman di Islamabad bersama salah satu pendiri WLF, dikutip dari laman The Diplomat, Kamis (26/2/2026).

Langkah itu menandai perubahan drastis. Setelah lama melarang mata uang kripto, Pakistan kini membentuk Dewan Kripto dan mendirikan Otoritas Pengatur Aset Virtual Pakistan (PVARA). Otoritas ini meluncurkan kerangka uji coba aset digital untuk membangun ekosistem blockchain domestik dan menyelaraskannya dengan pasar global. Pemerintah juga memberi izin awal bagi Binance dan HTX untuk terhubung dengan investor internasional.

Pendukung kebijakan ini menyebut kripto sebagai peluang lompatan digital. Remitansi pekerja migran—sekitar 10 persen PDB Pakistan—dinilai bisa lebih efisien lewat blockchain. Stablecoin dipandang sebagai sarana lindung nilai terhadap volatilitas rupee, sekaligus membuka akses investasi global.

Namun skeptisisme menguat. Mantan Menteri Keuangan Salman Shah mempertanyakan minimnya transparansi dan absennya diskusi publik. Ia menilai deregulasi digital tak akan efektif tanpa reformasi fiskal menyeluruh dan pengurangan dominasi negara dalam ekonomi. Pakistan sendiri masih bergantung pada paket bailout Dana Moneter Internasional (IMF), yang berulang kali menyelamatkannya dari krisis neraca pembayaran.

Risiko lain adalah pencucian uang dan pendanaan teror. Dalam konteks itu, kepatuhan terhadap standar Financial Action Task Force (FATF) menjadi krusial.

Para akademisi menekankan perlunya lisensi ketat, pelacakan transaksi, dan pengawasan penyedia layanan aset virtual untuk mencegah penyalahgunaan.

Lebih jauh, rencana alokasi 2.000 megawatt listrik untuk penambangan bitcoin memicu kritik di tengah defisit energi hampir 4.000 megawatt. IMF sendiri dilaporkan mempertanyakan urgensi adopsi kripto yang terburu-buru.

Bagi sejumlah pengamat, dorongan kripto bukan semata reformasi ekonomi, melainkan bagian dari strategi geopolitik Islamabad—menawarkan pasar berpenduduk lebih dari 240 juta jiwa kepada pemain global sebagai imbalan dukungan politik dan finansial. Jika regulasi dan tata kelola tak diperkuat, eksperimen ini dikhawatirkan hanya akan menguntungkan elite dan mitra asing, sementara publik Pakistan kembali menanggung risikonya.