Pakar: Keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Penting demi Cegah Dominasi Narasi Israel

Liputan6.com, Jakarta - Kehadiran Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) sangat vital untuk memecah monopoli narasi Israel di panggung internasional. Hal tersebut disampaikan pengamat militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi.

Khairul mengatakan sikap skeptis yang berlebihan di dalam negeri justru berisiko memberikan "kemenangan gratis" bagi faksi sayap kanan Israel. Ia memperingatkan adanya bahaya "linearitas kepentingan" jika Indonesia memilih untuk mundur dari misi ini karena kekhawatiran akan jebakan politik.

"Jika kursi Indonesia di BoP kosong maka kekuatan penyeimbang akan hilang, membiarkan Israel dan sekutu dekatnya mendominasi setiap keputusan di lapangan. Logikanya memang brutal, namun nyata," tegas Khairul dalam pernyataan tertulisnya, Senin (16/2/2026).

Garis keras sayap kanan Israel, menurut Khairul, menolak kehadiran TNI sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) karena ingin menguasai Gaza tanpa saksi mata. Sementara itu, kaum skeptis di Indonesia menolak karena khawatir dijebak.

"Jika kita menuruti kekhawatiran itu, hasilnya tetap sama: TNI batal berangkat, dan Israel menang mudah karena tidak ada kekuatan penyeimbang di dalam BoP maupun di lapangan," tutur Khairul.

Khairul menilai, apabila Indonesia mundur, yang diuntungkan adalah faksi sayap kanan Israel, termasuk dalam koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. 

"Kita seolah mempermudah pekerjaan mereka untuk mengisolasi Gaza dari dunia luar tanpa harus mengotori tangan mereka sendiri untuk mengusir kita," ungkap Khairul.

Meski mengakui tantangan berat berdasarkan pengalaman di UNIFIL Lebanon—Israel kerap menghambat posisi perwira TNI—Khairul meyakini skema ISF kali ini memiliki dinamika berbeda. Saat ini, persetujuan Israel sedang ditekan secara kolektif melalui instrumen internasional di BoP.

Kehadiran Indonesia di meja perundingan, ujar Khairul, justru menjadi kunci untuk menggagalkan upaya Israel menggunakan "veto politik" dalam menolak pasukan dari negara muslim.

"Consent Israel sedang dipaksa hadir melalui tekanan internasional di Board of Peace. Absennya kita di meja perundingan justru mempermudah Israel menggunakan veto politiknya untuk menolak pasukan negara muslim, persis seperti keinginan faksi kanan mereka," kata Khairul.

Rencana pengiriman 8.000 TNI sebagai personel pasukan perdamaian ke Gaza disebut Khairul membuat gerah kelompok garis keras di Israel lantaran akan memperlemah kontrol Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dalam upaya emigrasi paksa warga Palestina.

"Tujuan akhir faksi kanan ini jelas, yaitu membangun kembali permukiman Yahudi di atas puing-puing Gaza (aneksasi). Kehadiran 8.000 tentara Indonesia adalah antitesis mutlak dari skenario tersebut," beber Khairul.

Menurutnya, keberadaan pasukan asing—apalagi dari negara yang tidak mengakui Israel—akan menjadi penghalang fisik dan politik bagi ambisi Israel.

Laporan intelijen yang dikutip The Guardian menyebutkan pasukan Indonesia direncanakan menempati barak di wilayah selatan, antara Rafah dan Khan Younis. Secara taktis, kata Khairul, ini adalah lokasi choke point yang sangat strategis.

"Kehadiran fisik ribuan personel TNI di koridor ini akan secara efektif memutus rantai kontrol Israel dan mencegah manuver pengusiran penduduk," kata dia.

TNI yang berada di lapangan bukan sekadar penjaga perdamaian, melainkan penanda batas wilayah yang secara de facto mengakui kedaulatan tanah tersebut. Hal ini menegaskan bahwa Gaza adalah milik rakyat Palestina, bukan tanah tak bertuan (terra nullius) yang bisa dicaplok seenaknya.

"Inilah tembok geopolitik yang membuat sayap kanan Israel gerah," ujar Khairul.

Dalam laporannya pada 10 Februari, The Guardian dan Radio Publik Israel mengungkap fakta bahwa tokoh-tokoh sayap kanan Israel mati-matian menolak kehadiran TNI dalam ISF. Kekhawatiran ini, kata Khairul, mengonfirmasi opini Moshe Phillips di The Jerusalem Post pada 27 November 2025.

Pemimpin Americans For A Safe Israel (AFSI), sebuah organisasi advokasi dan pendidikan pro-Israel terkemuka, itu secara eksplisit menyebut pengiriman pasukan Indonesia sebagai "strategic mistake" bagi Israel. Phillips bahkan mendesak agar pasukan Indonesia "must stay home" (harus tetap di rumah) karena dianggap memiliki agenda politik yang terlalu pro-Palestina.

"Fakta tersebut jelas menjawab dengan tegas narasi dari kalangan skeptis yang menyebut Indonesia sedang masuk ke dalam 'jebakan' AS. Rencana kedatangan pasukan Indonesia ini justru membuat gerah dan ditentang keras oleh kelompok-kelompok garis keras di Tel Aviv, bahkan memicu kekhawatiran di kalangan faksi sayap kanan koalisi Netanyahu," imbuhnya.