Trump: Dewan Perdamaian Berkomitmen Galang USD 5 Miliar untuk Bangun Kembali Gaza

Liputan6.com, Washington, DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Minggu (16/2/2026) menyatakan bahwa anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang baru dibentuknya telah berkomitmen menggalang dana sebesar lebih dari USD 5 miliar untuk membangun kembali Jalur Gaza yang porak-poranda akibat perang. Selain itu, para anggota dewan juga disebut akan mengerahkan ribuan personel untuk bergabung dalam pasukan stabilisasi dan kepolisian internasional di wilayah tersebut.

Trump mengatakan, komitmen itu akan diumumkan secara resmi saat para anggota dewan berkumpul di Washington pada Kamis (19/2) dalam pertemuan perdana mereka.

"Dewan Perdamaian akan terbukti menjadi badan internasional paling berpengaruh dalam sejarah dan merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menjabat sebagai ketuanya," tulis Trump dalam unggahan di media sosial saat mengumumkan janji tersebut.

Namun, Trump tidak merinci negara mana saja yang akan menyumbangkan dana rekonstruksi maupun yang akan mengirimkan personel untuk stabilisasi internasional bersenjata (ISF).

Indonesia sendiri menyatakan bahwa hingga 8.000 tentara disiapkan untuk diberangkatkan sewaktu-waktu ke Gaza dalam misi kemanusiaan dan perdamaian.

Mengutip laporan Associated Press, upaya membangun kembali Gaza diperkirakan menjadi tugas yang sangat berat. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, dan Uni Eropa memperkirakan biaya rekonstruksi Gaza mencapai USD 70 miliar. Hampir tidak ada wilayah di Gaza yang luput dari dampak lebih dari dua tahun pengeboman Israel.

Trump dalam pernyataannya turut menyerukan agar Hamas melaksanakan pelucutan senjata secara penuh sebagaimana diatur dalam rencana pasca perang untuk Gaza.

"Yang terpenting, Hamas harus mematuhi komitmennya untuk melakukan demiliterisasi penuh dan segera," tulis Trump.

Dalam kerangka pelaksanaan gencatan senjata antara, pembentukan pasukan ISF dirancang untuk menjaga keamanan dan mendukung pelucutan senjata Hamas, yang selaras dengan tujuan stabilisasi dan rekonstruksi pascakonflik yang diatur dalam mandat Dewan Perdamaian. 

Hingga saat ini, hanya sedikit negara yang menyatakan minat untuk terlibat dalam pengiriman ISF.

Gencatan senjata yang dimediasi AS pada 10 Oktober bertujuan menghentikan perang yang telah berlangsung lebih dari dua tahun antara Israel dan Hamas. Meski pertempuran besar telah mereda, pasukan Israel masih melakukan serangan udara berulang dan kerap menembaki warga Palestina.

Belum diketahui berapa banyak dari lebih dari 20 anggota Dewan Perdamaian yang akan menghadiri KTT perdana. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang pekan lalu melakukan pembicaraan di Gedung Putih dengan Trump, diperkirakan tidak akan hadir.

Dewan Perdamaian yang dibentuk Trump awalnya dipandang sebagai mekanisme untuk mengakhiri perang Israel-Hamas di Gaza. Namun dalam piagam pendiriannya, dewan itu tidak secara khusus dibatasi pada konflik Palestina atau Gaza, melainkan mencantumkan ruang lingkup tugas yang lebih luas untuk menangani berbagai krisis global.

Oleh banyak pihak, pendirian Dewan Perdamaian dinilai sebagai upaya terbaru AS untuk mengesampingkan peran PBB, seiring dengan keinginan Trump merombak tatanan internasional pasca-Perang Dunia II.

Sejumlah sekutu utama AS di Eropa dan kawasan lain menolak bergabung karena mencurigai inisiatif tersebut sebagai upaya menyaingi Dewan Keamanan PBB.

Trump mengonfirmasi bahwa pertemuan Kamis nanti akan digelar di U.S. Institute of Peace. Pada Desember lalu, Kementerian Luar Negeri AS mengumumkan bahwa lembaga itu telah resmi berganti nama menjadi Donald J. Trump U.S. Institute of Peace.

Gedung lembaga kini menjadi objek gugatan hukum yang diajukan oleh mantan pegawai dan eksekutif lembaga nirlaba itu, setelah pemerintahan dari Partai Republik mengambilalih fasilitas itu tahun lalu dan memberhentikan hampir seluruh staf institut.