Drone dari Helikopter Jadi Dimensi Baru Rivalitas AS–China

Liputan6.com, Washington, DC - Amerika Serikat (AS) tengah mengonversi helikopter-helikopter era Perang Dingin menjadi wahana nirawak atau drone. Langkah ini dinilai para pakar pertahanan dapat memainkan peran "kritis" jika terjadi konflik dengan Beijing di kawasan Selat Taiwan.

Di sisi lain, Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) juga melakukan langkah serupa dengan memodifikasi pesawat-pesawat lama menjadi drone, di mana kedua militer tersebut memperkenalkan sistem sejenis dalam rentang waktu satu bulan pada tahun lalu. Demikian seperti dikutip dari laporan SCMP.

Salah satu contoh terbaru adalah S-70UAS U-Hawk, sebuah helikopter tanpa awak yang dikembangkan dari UH-60 Black Hawk. Helikopter ini dapat terbang dan menjalankan misi secara otomatis tanpa pilot di dalam pesawat, dengan misi yang direncanakan dan dipantau oleh operator dari darat menggunakan sistem digital. 

U-Hawk juga menjadi salah satu produk utama yang diperkenalkan oleh Sikorsky, produsen helikopter asal AS dan anak perusahaan raksasa kedirgantaraan Lockheed Martin, dalam Singapore Airshow 2026. Frank Crisafulli, Direktur Global Pursuits di Sikorsky sekaligus mantan pilot helikopter Korps Marinir AS, mengatakan bahwa permintaan terhadap U-Hawk di kawasan Asia-Pasifik didorong oleh faktor geopolitik, terutama dari "persepsi terhadap ancaman di kawasan".

UH-60 Black Hawk sendiri merupakan helikopter utilitas militer kelas menengah yang pertama kali dirancang oleh Sikorsky pada era 1970-an untuk Angkatan Darat AS. Helikopter ini memiliki berbagai varian untuk keperluan militer maupun sipil, termasuk S-70B/C Seahawk yang merupakan varian maritim untuk pasar ekspor.

Keluarga Black Hawk menjadi salah satu helikopter buatan AS yang paling banyak diekspor ke berbagai negara di dunia, termasuk mitra AS di kawasan Asia-Pasifik seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Bahkan, PLA pernah menjadi salah satu pembeli dengan mengakuisisi 24 unit S-70 pada 1980-an, yang hingga kini masih dioperasikan secara terbatas.

Menurut Ramsey Bentley, Direktur Advanced Concepts and Strategic Requirements Sikorsky yang juga mantan pilot helikopter militer, U-Hawk merupakan Black Hawk tanpa kokpit. Ia menjelaskan bahwa dengan menghilangkan kokpit, ruang kargo pesawat bertambah sekitar 25 persen.

U-Hawk sepenuhnya merupakan sistem pesawat nirawak (unmanned aircraft system/UAS) yang dioperasikan menggunakan antarmuka tablet.

"Dengan antarmuka tablet itu, operator dapat merencanakan misi terlebih dahulu," tutur Bentley dalam pengarahan media di Singapura, Rabu (4/2).

Ia menambahkan, U-Hawk mampu membawa muatan total hingga sekitar 4.536 kilogram, termasuk satu pod sistem roket peluncur ganda HIMARS atau dua rudal serang Angkatan Laut AS.

Bentley menilai kemampuan tersebut membuat U-Hawk lebih unggul dibandingkan Black Hawk berawak dalam konteks logistik di wilayah berisiko tinggi.

"Jika berbicara tentang logistik di wilayah konsesi atau daerah yang diperebutkan, ini adalah kemampuan yang lebih besar dibandingkan helikopter berawak," ujarnya.

Sistem HIMARS sendiri telah dioperasikan di Singapura dan berbagai pangkalan militer AS di kawasan Asia-Pasifik. Taiwan menerima 11 unit pertama sistem ini tahun lalu dan berencana mengoperasikan lebih dari 50 unit.

Konsep baru Sikorsky untuk mengonversi platform lama seperti Black Hawk menjadi wahana nirawak muncul seiring meningkatnya peran drone dalam peperangan modern, terutama ketika China dengan cepat memperluas armada dronenya. PLA diketahui juga melakukan konversi serupa dengan mempertimbangkan skenario konflik di sekitar Taiwan.

Beijing memandang Taiwan sebagai bagiannya yang harus dipersatukan kembali, sekalipun dengan kekuatan militer jika diperlukan. Sebagian besar negara, termasuk AS, tidak mengakui Taiwan sebagai negara merdeka. Namun, Washington menentang perubahan status quo secara paksa dan terikat secara hukum untuk memasok senjata pertahanan kepada Taipei.

Pada Changchun Airshow September lalu, PLA memperkenalkan sebuah drone tempur hasil konversi dari jet tempur J-6 buatan Soviet era 1950-an yang telah dipensiunkan. Drone ini diduga akan digunakan untuk perang atrisi dan operasi kawanan drone karena biayanya lebih rendah dibandingkan sistem nirawak yang lebih canggih.

Langkah tersebut menimbulkan perhatian di Taiwan. Para pengamat menilai bahwa penggunaan besar-besaran jet tempur nirawak semacam itu dapat menguras kemampuan pertahanan udara pulau tersebut.

Timothy Heath, peneliti senior pertahanan di lembaga pemikir RAND Corporation, mengatakan bahwa drone, termasuk yang dikonversi dari pesawat berawak, memiliki keunggulan tambahan berupa jangkauan yang lebih jauh karena tidak memerlukan ruang untuk pilot. Menurutnya, helikopter nirawak sangat menarik bagi militer yang beroperasi di wilayah luas seperti Samudra Pasifik.

Ia juga mengatakan bahwa drone cukup murah untuk digunakan sebagai alat penguras pertahanan lawan, sehingga memungkinkan militer seperti China membanjiri medan pertempuran dengan drone untuk melemahkan sistem pertahanan musuh. 

AS, lanjut Heath, telah memfokuskan upaya pada peningkatan produksi drone bersama sekutu-sekutunya di Asia-Pasifik untuk menandingi dominasi sistem nirawak PLA di kawasan Selat Taiwan. Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional AS tahun anggaran 2026 yang disahkan pada Desember lalu dilaporkan mengarahkan Pentagon untuk "berupaya melibatkan" Taiwan dalam program bersama pengembangan dan produksi sistem nirawak serta kemampuan penangkal drone.

Heath mengatakan militer AS sangat tertarik mengembangkan drone dan helikopter nirawak untuk mendukung operasi jarak jauh dan melaksanakan misi yang sebelumnya dilakukan oleh pesawat berawak, seperti operasi anti-kapal selam, pengintaian, dan serangan udara.

Menurutnya, drone dan helikopter nirawak yang dikerahkan dari pangkalan-pangkalan sekutu dapat memainkan peran penting dalam mengganggu operasi PLA dan memungkinkan pasukan AS bertempur di kawasan Selat Taiwan. Keunggulan utama U-Hawk dibandingkan helikopter berawak adalah kemampuannya untuk beroperasi di situasi yang lebih berbahaya, dengan jangkauan dan durasi lebih lama karena tidak terikat pada keterbatasan manusia.

Sementara itu, peneliti senior di Hudson Institute Liselotte Odgaard mengatakan bahwa ekspansi cepat kemampuan drone China telah mendorong negara-negara Asia-Pasifik untuk memperdalam kerja sama dengan AS agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan operasional yang baru.

Menurutnya, hal ini sangat relevan di lingkungan maritim seperti Selat Taiwan dan Laut China Selatan yang diperebutkan. Ia menilai bahwa kawanan drone PLA akan membuat penerbangan helikopter konvensional menjadi sangat berbahaya, terutama di dekat titik-titik rawan konflik. Penekanan China pada penggunaan drone sebagai alat utama untuk pengawasan dan serangan juga, kata Odgaard, semakin mengurangi tingkat keselamatan helikopter berawak.