Indonesia Perkuat Ketahanan Nasional lewat Penyelesaian Perbatasan hingga 7 Kerja Sama Keamanan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono menegaskan diplomasi Indonesia harus dibangun atas kesiapsiagaan, kemampuan menahan tekanan, dan adaptasi di tengah dunia yang semakin keras, kompetitif, serta tidak terprediksi.

"Indonesia perlu memperkuat diplomasi ketahanan sebagai pilar fundamental Politik Luar Negeri Indonesia yang berangkat dari kebutuhan rakyat dan kepentingan nasional," ungkap Menlu Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Rabu (14/1).

Menlu Sugiono menjelaskan diplomasi ketahanan adalah diplomasi yang adaptif untuk mengelola risiko, menjaga stabilitas, dan memperkuat daya tawar nasional agar Indonesia tidak sekadar bertahan, tetapi mampu menentukan arah di tengah tekanan global.

"Karena di dunia yang tidak pasti, hanya negara yang kuat di dalam yang akan memiliki daya tawar di luar," ujarnya.

Diplomasi ketahanan Indonesia dibangun di atas empat pilar utama, yaitu ketahanan keamanan untuk menjaga kedaulatan; ketahanan ekonomi untuk menopang daya tahan dan daya tawar; ketahanan energi untuk menjamin keberlanjutan; serta ketahanan pangan sebagai fondasi stabilitas nasional.

Dalam kerangka kedaulatan dan keamanan, Indonesia terus memperkuat kepastian wilayah melalui penyelesaian batas darat dan maritim.

Sepanjang tahun 2025, Menlu Sugiono menyatakan Indonesia mencatat kemajuan penyelesaian batas dengan Malaysia, Timor Leste, dan Vietnam, serta menyepakati tujuh kerja sama pertahanan dan 16 perjanjian penegakan hukum. Indonesia juga membentuk kemitraan strategis dengan Rusia dan Thailand, serta kemitraan strategis komprehensif dengan Vietnam.

Empat dialog two plus two antara Menlu dan Menhan RI dengan Tiongkok, Jepang, Australia, dan Turki semakin menegaskan sinergi antara kebijakan luar negeri dan pertahanan sebagai instrumen pencegahan, stabilisasi, dan pengelolaan risiko strategis.

"Bagi Indonesia, ketahanan tidak dibangun dengan unjuk kekuatan. Tetapi melalui kepastian, pencegahan, dan membuka ruang-ruang dialog," tegas Menlu Sugiono.

Di tengah dunia yang bergerak semakin cepat, Menlu Sugiono menekankan bahwa sumber kerentanan tidak hanya datang dari konflik terbuka.

"Salah satu arena yang semakin menentukan ketahanan nasional adalah new and emerging technologies. Kecerdasan artifisial, ruang siber, dan teknologi dual-use telah mengubah lanskap kekuatan global," beber Menlu Sugiono.

"Di Dewan Keamanan PBB, saya menekankan bahwa teknologi seperti kecerdasan artifisial harus tetap menjadi servant of humanity. Never its master. Bagi Indonesia, alih-alih sebuah isu teknis, hal ini merupakan sebuah isu strategis."

Diplomasi, sebut Menlu Sugiono, harus hadir sebagai penjaga kepentingan nasional di ruang global yang baru dan memastikan Indonesia ikut menentukan rules of the game. Seluruh upaya berpangkal pada satu kebutuhan, yaitu kapasitas diplomasi yang jauh lebih siap, lebih tangguh, dan lebih profesional.

"Oleh karena itu, penguatan infrastruktur diplomasi menjadi sebuah keniscayaan. Dan ini bukan merupakan sebuah agenda administratif, tetapi sebagai investasi ketahanan nasional. Di dunia yang bergerak dalam survival mode, negara yang lambat, rapuh atau tidak siap akan terpinggirkan. Dan dalam konteks ini, diplomat Indonesia adalah steward of national resilience, yang menentukan arah diplomasi bagi perwujudan ketahanan nasional. Karenanya, penguatan infrastruktur diplomasi difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dukungan sarana dan prasarana; kepastian kerangka hukum; serta transformasi digital," imbuhnya.