China Perluas Pengaruh Lewat Proyek BRI di Perbatasan Thailand-Myanmar

Liputan6.com, Beijing - Di tengah sorotan regional terhadap pemberantasan jaringan penipuan dan aktivitas penambangan mineral yang merusak lingkungan di Myanmar, dinamika lain berlangsung lebih senyap di kawasan perbatasan Thailand.

China dilaporkan memperluas pengaruhnya melalui pendekatan Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI) di wilayah utara Thailand yang selama ini tertinggal secara ekonomi, demikian dikutip dari laman irrawaddy, Senin (5/1/2025).

Di sepanjang perbatasan Thailand–Myanmar, terutama di Provinsi Mae Hong Son, Beijing mengedepankan narasi konektivitas, peluang ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Pendekatan ini dinilai efektif di wilayah yang selama bertahun-tahun menghadapi keterbatasan infrastruktur, minim investasi, serta isolasi geografis. Dengan menempatkan diri sebagai mitra pembangunan, China membingkai kehadirannya sebagai solusi, bukan campur tangan.

Salah satu contoh utama adalah rencana pembangunan terowongan sepanjang 172 kilometer yang menghubungkan Mae Hong Son dengan Chiang Mai. Pada Juni lalu, Asosiasi Perdagangan Pertanian dan Industri Investasi Internasional Thailand (TITA), sebuah asosiasi perdagangan terdaftar di Thailand yang memiliki hubungan dekat dengan China, menemui gubernur serta pejabat Mae Hong Son untuk mendorong dimulainya kembali proyek tersebut.

Dalam pertemuan itu, TITA menyampaikan komitmen bahwa pemerintah China siap mendukung pendanaan infrastruktur senilai 30–40 miliar baht, dengan syarat penandatanganan nota kesepahaman. Rangkaian komunikasi tersebut berujung pada kunjungan lima hari ke Beijing dan Wuhan pada November 2025 oleh 15 pejabat provinsi dan perwakilan TITA.

Secara ekonomi, proyek ini menjanjikan manfaat nyata. Mae Hong Son dikenal sebagai salah satu provinsi termiskin di Thailand dan paling terbelakang di wilayah utara. Medan pegunungan dan keterbatasan akses jalan membuat daerah ini terisolasi dari rantai pasok nasional. Terowongan tersebut diproyeksikan memangkas waktu tempuh secara signifikan dan meningkatkan konektivitas sepanjang tahun, sesuatu yang selama ini sulit diwujudkan oleh kebijakan dari Bangkok yang dinilai tidak konsisten dan kekurangan dana.

Namun, di balik potensi pembangunan tersebut, implikasi strategis kehadiran China memunculkan kekhawatiran. Undangan resmi kunjungan ke China diketahui berasal dari China Highway Engineering Consulting, anak perusahaan China Communications Construction Company (CCCC).

CCCC merupakan perusahaan milik negara China yang sejak 2020 dikenai sanksi Amerika Serikat atas perannya dalam pembangunan pulau buatan di Laut China Selatan. Perusahaan ini juga tercatat memiliki rekam jejak kontroversial, termasuk dugaan korupsi dan praktik buruk dalam proyek infrastruktur di sejumlah negara.

Keterlibatan entitas milik negara China dalam proyek-proyek semacam ini dinilai tidak sekadar persoalan teknis atau pembiayaan. Para analis menilai, pola tersebut mencerminkan strategi yang lebih luas, di mana Beijing menggunakan proyek infrastruktur untuk menanamkan pengaruh jangka panjang di wilayah perbatasan.

Indikasi ini terlihat dari keterkaitan proyek terowongan dengan jaringan logistik lintas batas. Pada 2018, Konsul Jenderal China di Chiang Mai saat itu, Wu Huiqing, menyatakan akan mendorong Myanmar membangun jalan dari Naypyitaw melalui Negara Bagian Karenni untuk terhubung dengan Mae Hong Son. Rencana tersebut menempatkan terowongan Mae Hong Son–Chiang Mai sebagai bagian dari strategi konektivitas daratan China di Asia Tenggara.

Aspek lain yang memicu perhatian adalah potensi keterkaitan proyek dengan eksploitasi sumber daya alam. Pada 18 Juni, TITA sempat mengunggah pencarian pembelian antimon mentah. Negara Bagian Karenni, yang berbatasan langsung dengan Mae Hong Son, diketahui memiliki salah satu cadangan antimon terbesar di Myanmar. Selama ini, sebagian besar mineral strategis Myanmar diekspor ke China, baik secara langsung maupun melalui Thailand.

Peningkatan konektivitas dinilai berpotensi memperlancar arus mineral dari Myanmar, termasuk kemungkinan unsur tanah jarang. Jika proyek berjalan, hal ini dapat mendorong peningkatan permintaan mineral dan memperluas aktivitas pertambangan di Myanmar, yang saat ini dilanda konflik dan ketidakstabilan.

Dampak lingkungan juga menjadi perhatian serius. Proyek infrastruktur berskala besar di kawasan sensitif dinilai berisiko merusak ekosistem di Thailand utara serta cekungan Sungai Mekong dan Salween. Para pengamat menilai, risiko lingkungan cenderung ditanggung negara-negara hilir, sementara manfaat ekonomi lebih besar dinikmati China sebagai pemain utama dalam rantai pasok mineral global.

Selain itu, pembangunan berbasis infrastruktur berpotensi menciptakan ketergantungan ekonomi dan politik. Skema pembiayaan, kontrak konstruksi, hingga pengelolaan jangka panjang kerap mengikat pemerintah daerah dan pelaku usaha lokal pada perusahaan China. Dalam jangka panjang, hubungan ini dinilai dapat bertransformasi menjadi pengaruh politik yang bersifat informal namun berkelanjutan.

Pemerintah Thailand ditegaskan tidak dihadapkan pada pilihan antara pembangunan atau penolakan total terhadap keterlibatan asing. Kemiskinan dan keterisolasian Mae Hong Son adalah persoalan nyata. Namun, tantangan utamanya terletak pada tata kelola, transparansi, dan visi strategis jangka panjang.

Para analis menilai Bangkok perlu memastikan bahwa proyek pembangunan tidak berujung pada ketergantungan, serta tidak secara perlahan mengubah wilayah perbatasan Thailand menjadi koridor logistik strategis bagi kepentingan negara lain.

Ironisnya, di saat Thailand bekerja sama dengan mitra regional untuk memberantas aktivitas ilegal di Myanmar—yang sebagian didorong oleh modal dan permintaan dari China—pintu bagi ekspansi strategis Beijing melalui proyek legal justru terbuka. Fokus pada kejahatan lintas batas dinilai berisiko menutupi bagaimana proyek pembangunan yang sah dapat melayani tujuan geopolitik serupa.

Seiring China menyesuaikan strategi BRI di tengah kritik global, Thailand utara muncul sebagai arena baru bagi pendekatan yang lebih halus. Bagi pemerintah Thailand, tantangannya bukan menolak pembangunan, melainkan menjaga agar kepentingan ekonomi tidak mengorbankan otonomi strategis nasional.