Hubungan Pakistan dan Perusahaan China Alami Tantangan Regulasi

Liputan6.com, Islamabad - Hubungan antara Pakistan dan sejumlah perusahaan Tiongkok -- yang selama bertahun-tahun dipandang sebagai pilar kerja sama ekonomi -- tengah memasuki fase penuh tantangan.

Dalam beberapa bulan terakhir, diskusi di ruang rapat Islamabad memperlihatkan ketegangan yang tidak lagi sekadar persoalan teknis, tetapi juga menyingkap adanya penurunan kepercayaan di antara kedua pihak.

Ketegangan terbaru muncul pada 19 November, ketika Ketua Dewan Pendapatan Federal (FBR), Rashid Langrial, menyampaikan peringatan tegas kepada perwakilan empat perusahaan keramik asal Tiongkok, dikutip dari laman ceylonwirenews, Kamis (4/12/2025).

Ia meminta agar mereka mematuhi kewajiban pemasangan kamera pemantau produksi—kebijakan baru yang diberlakukan pemerintah—atau mempertimbangkan menghentikan operasional di Pakistan.

Pernyataan langsung seperti ini jarang terdengar, terlebih dalam forum Komite Tetap Senat untuk Keuangan, sebuah ruang yang biasanya menjadi tempat pemerintah memberikan jaminan dan kepercayaan kepada investor asing.

Langrial menilai bahwa langkah pengawasan ini penting, menyusul temuan pemerintah mengenai potensi penghindaran pajak yang mencapai PKR 30 miliar (sekitar USD 107 juta) per tahun di sektor keramik.

Sengkarut Pengawasan Produksi

FBR menilai pemasangan kamera berbasis kecerdasan buatan merupakan cara paling transparan untuk memantau produksi.

Sistem ini diklaim hanya merekam jumlah barang yang dihasilkan, bukan rahasia dagang atau proses manufaktur. Pemerintah bahkan telah mengurangi jumlah kamera dari 16 menjadi lima unit per pabrik sebagai bentuk kompromi.

Namun, beberapa perusahaan Tiongkok tetap keberatan. Mereka berpendapat bahwa pemasangan kamera dapat mengungkap proses produksi yang dianggap sebagai aset intelektual perusahaan.

Penjelasan tersebut belum sepenuhnya diterima oleh pihak FBR, yang menekankan bahwa aturan ini berlaku merata, baik untuk industri lokal maupun asing.

Langrial menegaskan bahwa kebijakan ini bukan tindakan diskriminatif. Ia bahkan mengutip contoh sektor gula dan semen, yang sebelumnya telah menjalani kebijakan serupa dan memberikan peningkatan pendapatan signifikan bagi negara.

Perusahaan Tiongkok juga menyoroti bahwa mereka tidak menghadapi kebijakan pengawasan serupa di negara lain, termasuk di Timur Tengah. Selain itu, mereka mempertanyakan proses pembuatan kebijakan pajak di Pakistan yang dinilai dilakukan secara cepat tanpa konsultasi industri yang memadai.

Isu ini menyentuh persoalan klasik yang sering disuarakan investor asing: ketidakpastian kebijakan. Namun, Langrial menyebut bahwa justru asosiasi produsen ubin lokal yang meminta pemerintah meningkatkan pengawasan, karena adanya kekhawatiran mengenai praktik pelaporan yang tidak akurat dan persaingan yang tidak sehat.

Di luar isu perpajakan, rapat komite juga menyinggung perdebatan terkait dugaan kewajiban abaya bagi pegawai bank perempuan. Meskipun tidak berkaitan langsung dengan perusahaan Tiongkok, perdebatan ini mencerminkan tantangan internal yang dihadapi lembaga-lembaga Pakistan dalam menjaga konsistensi regulasi dan kredibilitas kebijakan.

Senator Dr. Zarqa Taimur menilai aturan berpakaian tersebut tidak perlu, sementara Senator Farooq Naek menyamakannya dengan aturan yang memaksa laki-laki memelihara jenggot. Komite pun meminta Bank Negara Pakistan melakukan investigasi.

Konfrontasi mengenai pemasangan kamera pemantau tidak dapat dilihat sebagai insiden tunggal. Persoalan ini muncul di tengah tekanan fiskal yang semakin berat bagi Pakistan, yang menuntut pemerintah memperketat pengumpulan pendapatan negara. Dalam konteks ini, seluruh sektor bisnis—termasuk perusahaan asing—diharapkan meningkatkan kepatuhan pajak.

Sementara itu, perusahaan-perusahaan Tiongkok datang ke Pakistan membawa ekspektasi atas stabilitas dan perlakuan khusus sebagaimana era awal pembangunan Koridor Ekonomi Tiongkok–Pakistan (CPEC). Namun situasi ekonomi Pakistan yang makin menantang membuat pemerintah kurang mampu memenuhi harapan tersebut.

Ketegangan ini menunjukkan adanya perubahan dinamika: dari hubungan yang dahulu sangat harmonis, kini bergeser ke fase yang memerlukan penyesuaian, dialog intensif, dan pemahaman baru mengenai kepentingan bersama.

Perselisihan di sektor keramik hanyalah salah satu contoh dari tantangan yang lebih besar dalam hubungan ekonomi kedua negara.

Ketika Pakistan memperluas pengawasan untuk menutup kebocoran pendapatan, sejumlah sektor lain yang didominasi investor asing mungkin menghadapi tuntutan serupa. Pada saat yang sama, perusahaan Tiongkok pun ingin memastikan bahwa investasi mereka mendapat kepastian regulasi dan lingkungan bisnis yang stabil.

Ke depan, hubungan Pakistan–Tiongkok tampaknya akan memasuki fase negosiasi ulang yang lebih realistis. Baik Islamabad maupun Beijing memiliki kepentingan untuk menjaga kemitraan strategis tetap berjalan, namun dengan pendekatan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan rasa saling percaya.

Dalam lanskap ekonomi global yang terus berubah, tantangan ini juga membuka peluang untuk membentuk pola kerja sama baru yang lebih seimbang dan berkelanjutan bagi kedua pihak.