Kudeta Militer Guncang Guinea-Bissau, Presiden Embalo Akui Ditangkap

Liputan6.com, Bissau - Para tentara di Guinea-Bissau muncul di televisi negara pada Rabu (26/11/2025) dengan menyatakan bahwa mereka telah merebut kekuasaan di negara itu. Pernyataan tersebut muncul setelah laporan sejumlah tembaka terjadi di dekat istana kepresidenan, tiga hari pasca pemilu nasional.

Peristiwa ini menjadi yang terbaru dari sejumlah kudeta yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir di Afrika Barat.

"Komando Tinggi Militer untuk pemulihan ketertiban nasional dan publik memutuskan untuk segera menggulingkan presiden republik, serta menangguhkan semua lembaga republik Guinea-Bissau hingga ada perintah baru," kata juru bicara militer Dinis N’Tchama seperti dikutip dari Associated Press (AP).

Ia menjelaskan bahwa mereka bertindak sebagai respons atas penemuan sebuah rencana yang sedang berlangsung, yaitu rencana yang menurutnya bertujuan mendestabilisasi negara melalui upaya memanipulasi hasil pemilu.

Menurut N’Tchama, skema tersebut disusun oleh beberapa politikus nasional dengan melibatkan seorang bandar narkoba terkenal serta warga negara domestik dan asing. Namun, ia tidak memberikan rincian tambahan.

Para tentara menyatakan bahwa mereka langsung menangguhkan proses pemilu dan kegiatan media massa, serta menutup semua perbatasan.

Guinea-Bissau telah mengalami empat kudeta dan banyak percobaan kudeta sejak merdeka, termasuk satu yang dilaporkan bulan lalu. Negara ini disebut tengah berkembang sebagai pusat perdagangan narkoba antara Amerika Latin dan Eropa.

Pemilu presiden dan legislatif berlangsung pada hari Minggu (23/11). Presiden petahana Umaro Sissoco Embalo dan kandidat oposisi Fernando Dias mengklaim kemenangan pada Selasa (25/11), meskipun hasil sementara resmi baru dijadwalkan keluar pada Kamis (27/11).

Seorang anggota dari kelompok pengamat pemilu internasional menjelaskan bahwa militer telah menangkap ketua komisi pemilu dan menyegel kantor komisi tersebut. 

Media Prancis Jeune Afrique mengutip pernyataan Embalo yang mengatakan bahwa militer menangkapnya dalam apa yang ia sebut sebagai kudeta yang dipimpin oleh kepala staf angkatan bersenjata. Ia menegaskan bahwa ia tidak mengalami kekerasan.

"Saya telah digulingkan," kata Embalo kepada jaringan televisi Prancis, France 24.

Embalo menghadapi krisis legitimasi karena pihak oposisi menganggap bahwa masa jabatannya telah berakhir dan tidak mengakui dirinya sebagai presiden. Konstitusi Guinea-Bissau menetapkan masa jabatan presiden selama lima tahun. Embalo mulai menjabat pada Februari 2020.

Oposisi menilai bahwa masa jabatannya berakhir pada 27 Februari tahun ini, tetapi Mahkamah Agung memutuskan bahwa masa tersebut berlangsung hingga 4 September. Namun, pemilu presiden tertunda hingga bulan ini.

Para tentara juga menangkap Fernando Dias dan Domingos Simoes Pereira, pemimpin partai oposisi utama African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde (PAIGC). Hal ini dikonfirmasi partai di Facebook pada Rabu.

Simoes Pereira, mantan perdana menteri, dipandang sebagai penantang utama Embalo sebelum ia dan partainya dilarang mengikuti pemilu karena pemerintah menyatakan bahwa mereka gagal menyerahkan berkas pencalonan tepat waktu. Ia kemudian memberikan dukungan kepada Dias.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres lewat juru bicaranya, Stephane Dujarric, mengimbau semua pemangku kepentingan nasional di Guinea-Bissau untuk menahan diri dan menghormati aturan hukum.

Dalam pernyataan bersama, misi pengamatan pemilu dari Uni Afrika dan blok regional ECOWAS mengecam upaya terang-terangan untuk mengacaukan proses demokrasi dan menuntut agar negara tersebut kembali kepada tata konstitusional. Mereka juga mendesak agar para pejabat pemilu yang ditahan segera dibebaskan.

Koalisi masyarakat sipil Front Populer menuduh Embalo dan militer melakukan "kudeta palsu" untuk menghalangi publikasi hasil pemilu dan mempertahankan kekuasaan.

"Manuver ini bertujuan mencegah publikasi hasil pemilu yang dijadwalkan besok, 27 November," kata kelompok tersebut dalam pernyataannya pada Rabu.

Kelompok itu juga mengklaim bahwa Embalo berencana menunjuk presiden baru dan perdana menteri sementara, lalu menyelenggarakan pemilu baru di mana ia berniat mencalonkan diri kembali.

Afrika Barat mengalami gelombang kudeta sejak 2020. Tiga negara tak berpantai—Mali, Niger, dan Burkina Faso—kini dipimpin para pemimpin militer yang merebut kekuasaan dengan janji meningkatkan keamanan di tengah serangan kelompok bersenjata.

Di negara tetangga, Guinea, Jenderal Mamadi Doumbouya menggulingkan presiden pada 2021. Ia mengecam pemerintah sebelumnya karena melanggar janji dan berkomitmen untuk membasmi tata kelola buruk serta korupsi.

Di Gabon, para tentara yang memberontak merebut kekuasaan pada 2023, tak lama setelah presiden dinyatakan memenangkan pemilu yang—untuk pertama kalinya—tidak diawasi oleh pengamat internasional. Pada April, pemimpin kudeta Jenderal Brice Oligui Nguema terpilih sebagai presiden.