Mantan Presiden Korea Selatan Didakwa Provokasi Korea Utara demi Status Darurat Militer

Liputan6.com, Seoul - Jaksa penuntut khusus Korea Selatan mendakwa mantan Presiden Yoon Suk Yeol atas tuduhan tambahan, yakni penyalahgunaan kekuasaan dan membantu negara musuh. Tuduhan ini muncul karena Yoon diduga memprovokasi ketegangan militer dengan Korea Utara—tindakan yang dinilai menguntungkan pihak musuh dan membahayakan keamanan nasional—untuk menciptakan alasan memberlakukan darurat militer singkat yang ia umumkan tahun lalu.

Seorang juru bicara jaksa, seperti dikutip dari CNA, mengatakan bahwa penyelidik menemukan bukti di ponsel seorang pejabat militer yang berisi sejumlah kata seperti "drone" dan "surgical strike". Dalam konteks militer, surgical strike berarti serangan terbatas dan presisi tinggi terhadap sasaran tertentu dengan tujuan meminimalkan kerusakan di luar target utama.

Menurut jaksa, bukti tersebut menunjukkan bahwa Yoon bersama mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun dan mantan Kepala Intelijen Militer Yeo In-hyung bersekongkol merencanakan provokasi terhadap Korea Utara, bahkan memerintahkan operasi rahasia drone ke wilayah utara untuk memperburuk ketegangan antarnegara dan mencari pembenaran bagi dekrit darurat militer. Kim dan Yeo kini juga didakwa atas tuduhan tambahan yang sama.

Yoon dicopot dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi pada April lalu dan kini diadili atas tuduhan makar menyusul deklarasi darurat militer yang disebut melanggar konstitusi. Jika terbukti bersalah, ia dapat dijatuhi hukuman mati.

Yoon secara konsisten menyatakan bahwa ia tidak pernah bermaksud membentuk pemerintahan militer. Ia beralasan, deklarasi darurat militer dilakukan untuk memperingatkan pelanggaran oleh partai oposisi serta melindungi demokrasi dari elemen "anti-negara".

Pada Oktober tahun lalu, Korea Utara menuduh Korea Selatan mengirim drone untuk menyebarkan selebaran anti-Pyongyang di atas ibu kota dan kemudian merilis foto-foto puing drone militer Korea Selatan yang diklaim jatuh di wilayahnya.

Meski tuduhan itu memicu sorotan publik dan tekanan politik, militer Korea Selatan menolak memberikan komentar, termasuk saat dimintai tanggapan pada Senin.

Sementara itu, mantan menteri pertahanan juga tengah diadili atas tuduhan terkait deklarasi darurat militer. Adapun Yeo, menurut laporan media setempat, menyampaikan penyesalan karena tidak menentang perintah dari Yoon. Namun, juru bicara jaksa menilai penyesalan itu hanya alasan yang tidak masuk akal, mengingat catatan di ponselnya menunjukkan keterlibatan langsung dalam perencanaan tersebut.