PM Jepang Akui Telah Hubungi Korea Utara untuk Sampaikan Keinginan Bertemu Kim Jong Un

Apa yang melatarbelakangi keinginan PM Jepang bertemu Kim Jong Un?

Diterbitkan 04 November 2025, 07:03 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Tokyo - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada hari Senin (3/11/2025) mengungkapkan bahwa ia telah menyampaikan kepada Korea Utara keinginannya untuk mengadakan pertemuan puncak dengan Kim Jong Un. Ia menegaskan bahwa waktu semakin menipis bagi keluarga warga Jepang yang diculik oleh Pyongyang beberapa dekade lalu. 

Berbicara dalam sebuah pertemuan nasional di Tokyo yang dihadiri oleh keluarga para korban penculikan, Takaichi menyebut bahwa isu tersebut merupakan salah satu prioritas utama pemerintahannya.

"Kami telah menyampaikan kepada Korea Utara keinginan kami untuk mengadakan pertemuan puncak," kata Takaichi seperti dikutip dari The Japan Times. "Tidak ada waktu yang boleh terbuang. Kita harus menyelesaikan masalah ini selagi keluarga para korban masih sehat agar Jepang dan Korea Utara bisa bersama-sama menapaki masa depan yang damai dan sejahtera."

Pernyataan Takaichi, yang baru menjabat kurang dari dua minggu lalu, sejalan dengan sejumlah pendahulunya yang juga telah menyatakan dukungan terhadap pertemuan tanpa prasyarat dengan Kim Jong Un.

"Untuk membangun hubungan baru yang saling menguntungkan, saya berniat untuk bertemu langsung dengan Chairman Kim Jong Un sebagai sesama pemimpin, mengambil peran utama, bertindak dengan berani sesuai dengan situasi, dan mencapai hasil yang nyata," ujar Takaichi.

Perdana menteri perempuan pertama Jepang tersebut mengatakan bahwa ia siap menciptakan terobosan dan menyelesaikan masalah penculikan ini tanpa menutup kemungkinan apa pun.

Namun, Korea Utara bersikap dingin terhadap gagasan mengadakan pertemuan puncak dengan Jepang.

Pyongyang mengklaim bahwa masalah penculikan warga Jepang oleh pihaknya pada tahun 1970-an dan 1980-an telah diselesaikan — sebuah sikap yang oleh Tokyo tidak dapat diterima.

Jepang telah mengidentifikasi 17 orang sebagai korban penculikan yang dibawa ke Korea Utara pada tahun 1970-an dan 1980-an. Lima di antaranya diizinkan pulang setelah perdana menteri saat itu, Junichiro Koizumi, mengunjungi Pyongyang pada tahun 2002. Namun, Korea Utara menyatakan bahwa dari 12 orang yang tersisa, delapan telah meninggal dunia dan empat lainnya tidak pernah memasuki wilayahnya.