Trump Akui CIA Tengah Laksanakan Operasi Rahasia di Venezuela, Ini Alasannya

Pada hari Rabu, Maduro mengecam rekam jejak badan intelijen AS dalam berbagai konflik di seluruh dunia tanpa secara langsung menanggapi komentar Trump tentang pemberian izin kepada CIA untuk melakukan operasi rahasia di Venezuela.

"Tidak untuk perubahan rezim yang mengingatkan kita pada penggulingan dalam perang-perang panjang yang gagal di Afghanistan, Irak, Libya, dan sebagainya," kata Maduro dalam acara yang disiarkan televisi dari Dewan Nasional untuk Kedaulatan dan Perdamaian — lembaga yang beranggotakan perwakilan dari berbagai sektor politik, ekonomi, akademik, dan budaya di Venezuela.

"Tidak untuk kudeta yang dilakukan oleh CIA, yang mengingatkan kita pada 30.000 orang yang hilang," lanjutnya, merujuk pada angka yang diperkirakan oleh organisasi hak asasi manusia seperti Mothers of the Plaza de Mayo selama masa kediktatoran militer di Argentina (1976–1983).

Maduro menyinggung pula kudeta tahun 1973 di Chili.

"Berapa lama lagi CIA akan terus melakukan kudeta? Amerika Latin tidak menginginkannya, tidak membutuhkannya, dan menolaknya," tambah Maduro.

Dia mengatakan tidak pada perang di Karibia, tidak pada perang di Amerika Selatan, namun ya untuk perdamaian.

Berbicara dalam bahasa Inggris, Maduro berkata, "Not war, yes peace, not war. Apakah begitu cara mengatakannya? Siapa di sini yang bisa bahasa Inggris? Not war, yes peace — rakyat Amerika Serikat, tolong, tolong, tolong."

Dalam pernyataannnya, Kementerian Luar Negeri Venezuela pada hari Rabu menyatakan menolak apa yang disebunya sebagai pernyataan yang penuh kekerasan dan berlebihan dari Trump soal pemberian izin untuk melakukan operasi yang bertujuan merusak perdamaian dan stabilitas Venezuela.

"Pernyataan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan Piagam PBB. Hal ini juga mewajibkan komunitas internasional untuk mengecam pernyataan yang jelas-jelas berlebihan dan tidak masuk akal ini," demikian bunyi pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Yván Gil melalui kanal Telegram miliknya.

Awal bulan ini, pemerintahan Trump menyatakan bahwa kartel narkoba adalah kombatan ilegal dan menyatakan bahwa AS kini berada dalam konflik bersenjata dengan mereka, dengan alasan bahwa tindakan militer ini adalah eskalasi yang diperlukan untuk menghentikan arus narkoba ke AS.

Langkah itu memicu kemarahan di Kongres dari anggota kedua partai besar yang menilai bahwa Trump pada dasarnya melakukan tindakan perang tanpa meminta izin dari Kongres.

Pada hari Rabu, Senator Jeanne Shaheen, anggota Partai Demokrat senior di Komite Hubungan Luar Negeri Senat, mengatakan bahwa meski dia mendukung upaya menindak perdagangan narkoba, pemerintahan Trump telah melampaui batas.

"Pemberian izin oleh pemerintahan Trump kepada CIA untuk melakukan aksi rahasia, melancarkan serangan mematikan terhadap kapal, dan mengisyaratkan kemungkinan operasi darat di Venezuela membuat AS semakin dekat ke arah konflik terbuka tanpa transparansi, pengawasan, atau batasan yang jelas," tutur Shaheen. "Rakyat AS berhak tahu apakah pemerintahan ini sedang menjerumuskan AS ke dalam konflik baru, menempatkan personel militer dalam bahaya, atau sedang menjalankan operasi penggantian rezim."

Dua pejabat AS yang mengetahui masalah ini mengungkapkan, pemerintahan Trump hingga kini belum memberikan bukti dasar kepada para anggota parlemen yang membuktikan bahwa kapal-kapal yang diserang militer AS benar-benar membawa narkoba.

Para anggota Kongres menyatakan frustrasi karena pemerintah tidak memberikan detail tentang bagaimana keputusan diambil untuk menyatakan bahwa AS sedang dalam konflik bersenjata dengan kartel atau organisasi kriminal mana yang diklaim sebagai kombatan ilegal.

Meskipun militer AS telah melancarkan serangan terhadap beberapa kapal, Penjaga Pantai AS tetap melanjutkan praktik biasanya dalam menghentikan kapal dan menyita narkoba.

Trump pada hari Rabu membenarkan tindakan tersebut dengan mengatakan bahwa pendekatan tradisional itu tidak berhasil.

'Karena kita sudah melakukan hal itu selama 30 tahun dan hasilnya sama sekali tidak efektif. Mereka punya kapal yang lebih cepat," katanya. "Kapal mereka itu kelas dunia, tapi tidak lebih cepat dari rudal."

Kelompok hak asasi manusia telah menyuarakan keprihatinan bahwa serangan-serangan tersebut melanggar hukum internasional dan merupakan pembunuhan di luar proses hukum.