Bank Dunia Peringatkan Krisis Kemiskinan Pakistan Kian Parah Meski Ada Dana Talangan IMF

Liputan6.com, Islamabad - Di tengah ketegangan geopolitik global, Pakistan kembali dihadapkan pada persoalan klasik yang tak kunjung terselesaikan yaitu kemiskinan.

Meski negara itu telah menerima bantuan besar dari Dana Moneter Internasional (IMF), kondisi ekonomi Pakistan justru memburuk, bukan membaik.

Dalam laporan terbarunya berjudul “Restoring Momentum Toward Prosperity: Pakistan’s Poverty, Equity, and Resilience Assessment”, Bank Dunia menyatakan keprihatinan mendalam terhadap arah pertumbuhan ekonomi Pakistan.

Dikutip dari laman Dailyasianage, Rabu (8/10/2025) lembaga itu menilai model pertumbuhan saat ini gagal meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin, memperlebar kesenjangan pendapatan, dan mendorong lonjakan angka kemiskinan.

Rasio jumlah penduduk miskin (Headcount Ratio/HCR) kini mencapai 25,3 persen—angka tertinggi dalam delapan tahun terakhir—setelah meningkat tujuh poin sejak 2023.

Bank Dunia juga mencatat bahwa kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi penopang stabilitas ekonomi, kini “berjuang untuk mencapai keamanan ekonomi sepenuhnya.”

Jika dilihat dari indikator non-moneter, situasinya bahkan lebih mengkhawatirkan. Banyak warga Pakistan menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap air bersih, sanitasi layak, energi terjangkau, dan perumahan memadai—cerminan lemahnya penyediaan barang publik oleh pemerintah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa akar masalah kemiskinan Pakistan bersifat struktural dan hanya bisa diatasi dengan reformasi kelembagaan mendasar, bukan solusi instan dari bantuan luar negeri.

Bank Dunia menilai model pertumbuhan ekonomi Pakistan tidak berkelanjutan dan rapuh. Setelah sempat mencatat kemajuan dalam penanggulangan kemiskinan, perkembangan tersebut kini justru terbalik.

Guncangan makroekonomi, krisis pada 2022–2023, bencana banjir, pandemi Covid-19, serta masalah kronis seperti korupsi, inflasi, instabilitas politik, dan dominasi elite politik memperparah situasi.

Tekanan inflasi, terutama akibat kenaikan harga energi, semakin mempersempit daya beli masyarakat. Dampaknya, banyak warga yang sebelumnya berhasil keluar dari garis kemiskinan kini terjerumus kembali.

Disparitas kemiskinan juga terlihat jelas antarwilayah. Provinsi-provinsi tertinggal seperti Baluchistan mengalami peningkatan kemiskinan paling tajam—mencapai 42,7 persen—sementara Punjab dan Sindh mencatat kenaikan lebih moderat, masing-masing 16,3 persen dan 24 persen. Ironisnya, wilayah makmur seperti Punjab justru memiliki jumlah penduduk miskin paling besar karena padatnya populasi.

Ketimpangan gender pun masih menjadi masalah serius. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Pakistan hanya sekitar 22 persen—salah satu yang terendah di Asia Selatan dan jauh di bawah rata-rata global.

Antara tahun 2001 hingga 2015, Pakistan sempat mencatat kemajuan pesat dalam pengentasan kemiskinan berkat pertumbuhan sektor non-pertanian. Namun, pertumbuhan itu bersifat semu, didorong oleh konsumsi tanpa disertai penciptaan lapangan kerja formal. Banyak tenaga kerja yang akhirnya terserap ke sektor informal bergaji rendah.

Kurangnya pembangunan pedesaan juga memperburuk ketimpangan. Tingkat kemiskinan di daerah pedesaan dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Sayangnya, kebijakan pemerintah justru lebih banyak berfokus pada anggaran pertahanan ketimbang investasi di sektor publik seperti pendidikan dan kesehatan—yang hanya mendapat sekitar 2 persen dari total anggaran nasional.

Urbanisasi yang tidak terencana menambah kompleksitas masalah: pengangguran meningkat, pendapatan stagnan, dan kualitas hidup menurun. Pertumbuhan ekonomi Pakistan cenderung berfluktuasi seperti ayunan pendulum—periode pertumbuhan cepat selalu diikuti perlambatan tajam.

Sejarah ekonomi negara itu menunjukkan bahwa periode pertumbuhan tinggi pada 1960-an dan 1980-an terjadi ketika stabilitas politik dan reformasi ekonomi berjalan beriringan dengan masuknya bantuan asing. Sebaliknya, masa ketidakstabilan politik dan reformasi yang setengah hati—seperti pada 1970-an dan 1990-an—menyebabkan kemunduran ekonomi.

Kini, Pakistan kembali berada di titik kritis. Para ekonom menegaskan, tanpa reformasi struktural yang berani dan berkelanjutan, negara itu akan terus terjebak dalam siklus krisis.

Pertumbuhan yang berkelanjutan, menurut Bank Dunia, hanya bisa dicapai jika Pakistan berhasil memperluas kesempatan kerja, terutama di sektor industri dan jasa, serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja muda. Namun, tanpa perubahan mendasar dalam kebijakan publik dan tata kelola, harapan itu akan sulit terwujud.

Singkatnya, tidak ada jalan pintas menuju pembangunan ekonomi. Reformasi yang setengah hati hanya akan menghasilkan kemajuan semu. Yang dibutuhkan Pakistan kini adalah kebijakan nyata yang menyentuh kehidupan jutaan warganya—bukan sekadar laporan kebijakan mengilap di atas kertas.