AFPC 2025: Anies Baswedan Dorong Reformasi Pendidikan di ASEAN

Liputan6.com, Jakarta - Reformasi pendidikan di Asia Tenggara kembali jadi sorotan dalam sesi bertajuk "Ideas to Upgrade and Reform Our Education Ecosystem" yang digelar di ASEAN for the Peoples Conference 2025, The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Minggu (5/10/2025).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Anies Baswedan menilai sistem pendidikan di kawasan ini masih tertinggal dari perkembangan zaman dan belum mampu menjawab kebutuhan generasi muda di era digital.

"Siswa kita hidup di abad ke-21, guru masih berpikir dengan pola abad ke-20, dan ruang kelas kita berasal dari abad ke-19,” ujarnya.

Ia menilai ketimpangan pendidikan bukan hanya soal fasilitas atau akses, tetapi juga soal kesenjangan dalam hal wawasan dan cita-cita.

"Anak-anak di kota besar memiliki banyak contoh dan peluang. Sementara di desa, banyak yang bahkan tidak pernah bertemu orang yang kuliah. Tanpa imajinasi tentang apa yang mungkin, bakat bisa hilang sebelum sempat tumbuh," tegasnya.

Anies menambahkan, reformasi pendidikan harus menutup tidak hanya skills gap tetapi juga dreams gap, agar setiap anak di ASEAN memiliki kesempatan yang sama untuk bermimpi besar dan mewujudkannya.

Dalam kesempatan yang sama, Anies menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh dipersempit hanya sebagai jalur menuju pekerjaan.

"Pendidikan harus menyiapkan anak muda menjadi warga yang kritis, punya empati, dan mampu memecahkan masalah di masyarakat," jelasnya.

Ia juga mendorong kerja sama lintas negara di kawasan ASEAN, seperti pertukaran guru dan relawan muda untuk memperluas pengalaman belajar lintas budaya.

Dari Vietnam, Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thanh Lam, Wakil Rektor Universitas Lac Hong, menegaskan pentingnya kebijakan yang menjamin pemerataan pendidikan.

Ia mencontohkan langkah negaranya yang mulai membebaskan biaya sekolah dari tingkat taman kanak-kanak hingga SMA mulai September 2025.

"Pendidikan adalah strategi utama untuk keluar dari kemiskinan. Setiap anak di Vietnam harus mendapat kesempatan yang sama untuk belajar," ujarnya.

Sementara dari Malaysia, Samuel Isaiah, Direktur Eksekutif PEMIMPIN, mengingatkan pentingnya mengangkat kembali martabat profesi guru.

"Kalau kita tidak punya guru terbaik di kelas, maka tidak ada yang akan berubah. Meningkatkan status dan pelatihan guru adalah kunci reformasi," katanya.

Diskusi ini menegaskan satu pesan kuat bahwa reformasi pendidikan di ASEAN harus bersifat menyeluruh, melibatkan pemerintah, komunitas, dan masyarakat sipil.

Bagi Anies, pendidikan bukan hanya tentang mengajar untuk masa depan, tetapi juga tentang membangun masa depan yang bisa dibayangkan oleh semua anak.