Presiden Korea Selatan Minta Maaf atas Buruknya Pengelolaan Program Adopsi Internasional

Liputan6.com, Seoul - Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung pada Kamis (2/10/2025) meminta maaf atas buruknya pengelolaan program adopsi internasional yang sarat penyalahgunaan dan penipuan. Permintaan maaf itu disampaikan beberapa bulan setelah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Truth and Reconciliation Commission) untuk pertama kalinya mengakui adanya tanggung jawab pemerintah atas praktik-praktik tersebut.

Dalam unggahan di Facebook, Lee mengatakan bahwa dia menyampaikan permintaan maaf yang tulus dan simpati atas nama negara kepada warga Korea Selatan yang diadopsi ke luar negeri, serta kepada keluarga angkat maupun keluarga kandung mereka.

Temuan dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi serta putusan pengadilan baru-baru ini mengonfirmasi sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam proses adopsi internasional, kata Lee, seraya menambahkan bahwa pemerintah gagal menjalankan perannya dalam kasus-kasus tersebut. Dia tidak merinci lebih jauh.

Lee mengatakan bahwa dia merasa sangat berat hati ketika memikirkan kecemasan, rasa sakit, dan kebingungan yang telah dialami para anak angkat asal Korea Selatan saat mereka dikirim ke luar negeri ketika masih kecil. Dia pun meminta para pejabat untuk merumuskan sistem yang dapat melindungi hak asasi para anak angkat serta mendukung upaya mereka dalam menemukan orang tua kandung. Demikian seperti dilansir Associated Press.

Korea Selatan menghadapi tekanan yang semakin besar untuk menangani penipuan dan penyalahgunaan luas yang mencemari program adopsi, khususnya pada masa puncaknya di tahun 1970-an dan 1980-an ketika negara itu mengizinkan ribuan anak diadopsi setiap tahunnya.

Banyak anak angkat kemudian mengetahui bahwa catatan mereka telah dipalsukan agar tampak seolah-olah mereka adalah anak yatim yang ditelantarkan. Sementara itu, sebagian lainnya dipisahkan secara sewenang-wenang dari keluarga kandung mereka, bahkan ada yang direnggut secara paksa.

Dalam sebuah laporan bersejarah pada bulan Maret, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menyimpulkan bahwa pemerintah memikul tanggung jawab karena memfasilitasi program adopsi yang didorong oleh upaya mengurangi biaya kesejahteraan. Laporan tersebut merupakan hasil penyelidikan hampir tiga tahun terhadap keluhan 367 anak angkat di Eropa, Amerika Serikat, dan Australia.

Temuan itu secara umum sejalan dengan investigasi Associated Press tahun 2024, berkolaborasi dengan program dokumenter Frontline (PBS), yang merinci bagaimana pemerintah Korea Selatan, negara-negara Barat, dan lembaga adopsi bekerja sama untuk "memasok" sekitar 200.000 anak Korea kepada orang tua angkat di luar negeri, meskipun selama bertahun-tahun sudah ada bukti bahwa banyak dari mereka diperoleh melalui cara-cara yang meragukan atau bahkan tidak etis.

Setelah bertahun-tahun menunda, Korea Selatan akhirnya pada bulan Juli meratifikasi Konvensi Adopsi Den Haag, sebuah perjanjian internasional yang bertujuan melindungi adopsi internasional. Perjanjian itu mulai berlaku di Korea Selatan pada hari Rabu (1/10).

Mantan Presiden Kim Dae-jung juga pernah menyampaikan permintaan maaf pada tahun 1998 dalam sebuah pertemuan dengan anak angkat asal Korea di luar negeri.

"Dari lubuk hati yang paling dalam, saya sungguh menyesal. Saya sangat menyadari bahwa kami telah berbuat kesalahan besar terhadap kalian," ujarnya.

Namun, dia tidak sampai mengakui adanya tanggung jawab negara atas praktik penyalahgunaan yang berlangsung selama puluhan tahun.