Netanyahu: Pengakuan Inggris atas Palestina sebagai Hadiah Absurd bagi Terorisme

Liputan6.com, Tel Aviv - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu (21/9/2025) mengecam keputusan Inggris yang mengakui Negara Palestina. Ia menyebut langkah tersebut sebagai "hadiah absurd bagi terorisme."

Dalam pernyataan resmi yang dirilis kantornya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel harus "berjuang, baik di PBB maupun di berbagai arena lainnya, melawan propaganda yang menyudutkan Israel dan melawan seruan pendirian negara Palestina yang dianggap akan membahayakan keberadaan kami serta menjadi hadiah bagi terorisme."

Melalui unggahan terpisah, Netanyahu menyinggung langsung Hamas, dikutip dari laman Guardian, Senin (22/9).

"Para pemimpin Hamas sendiri secara terbuka mengakui: pengakuan ini adalah hasil langsung, buah dari pembantaian 7 Oktober. Jangan biarkan ideologi Jihadis mendikte kebijakan Anda," tulisnya.

Pernyataan ini sejalan dengan argumen sejumlah pejabat Israel dalam beberapa pekan terakhir, yang berupaya menghentikan momentum pengakuan Palestina oleh sejumlah negara Barat, termasuk Inggris, Prancis, Kanada, dan Portugal.

Yaakov Amidror, mantan penasihat keamanan nasional Netanyahu, mengatakan bahwa Hamas kini dapat mengklaim bahwa tanpa serangan 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang, pengakuan terhadap Palestina tidak akan pernah terjadi.

"Ini akan dipahami sebagai hadiah bagi mereka, dan [PM Inggris Keir] Starmer telah kehilangan pengaruhnya… Toh negara Palestina tidak akan terwujud," kata Amidror, yang kini menjadi analis di Institut Strategi dan Keamanan Yerusalem serta Institut Keamanan Nasional Yahudi Amerika di Washington.

Ia menambahkan, "Israel bertekad menghancurkan Hamas. Namun sebagian teman kami di dunia tampaknya ingin Hamas bertahan dan Israel meninggalkan Gaza. Ada jurang yang tak bisa dijembatani hanya dengan kata-kata manis."

Di dalam negeri, tekanan terhadap Netanyahu semakin kuat. Berbagai jajak pendapat menunjukkan mayoritas masyarakat Israel menginginkan penyelesaian konflik Gaza melalui negosiasi. Sementara dukungan terhadap pemerintahan koalisi paling kanan dalam sejarah Israel terus menurun. Pekan lalu, Netanyahu bahkan menyerukan rakyat Israel agar siap menghadapi isolasi internasional yang kian membesar dan menjadi "super-Sparta."

Pada akhir pekan, puluhan ribu orang kembali turun ke jalan menuntut pemerintah mencapai kesepakatan yang dapat memulangkan sandera Israel yang masih ditahan Hamas sejak serangan 7 Oktober 2023.

Koalisi keluarga sandera pada Minggu juga mengecam pengakuan internasional terhadap Palestina. Mereka menyebut langkah tersebut sebagai "pengakuan tanpa syarat" yang mengabaikan fakta bahwa 48 sandera masih ditahan Hamas.

Dari kubu oposisi, Ketua Partai Demokrat Yair Golan menilai pengakuan Inggris adalah bukti kegagalan politik Netanyahu dan Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich. "Ini adalah akibat langsung dari kecerobohan Netanyahu: penolakannya mengakhiri perang, serta pilihan berbahaya untuk melanjutkan pendudukan dan aneksasi," ujarnya. Menurut Golan, solusi berupa negara Palestina yang didemiliterisasi seharusnya menjadi bagian dari kesepakatan regional yang lebih luas demi menjamin kepentingan keamanan Israel.

Sementara itu, para analis memperkirakan Netanyahu baru akan mengambil keputusan resmi setelah kunjungannya ke Washington akhir bulan ini.

Namun dari pemerintahan sayap kanan, seruan lebih keras terus disuarakan. Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mendorong aneksasi penuh atas Tepi Barat.

"Hari-hari ketika Inggris dan negara lain menentukan masa depan kami telah berakhir. Satu-satunya respons atas langkah anti-Israel ini adalah memperkuat kedaulatan di tanah air bersejarah Yahudi di Yudea dan Samaria, serta menyingkirkan selamanya ilusi negara Palestina dari agenda," kata Smotrich melalui unggahan di X.