Protes Membara di Dili, DPR Timor Leste Batalkan Proyek Mobil Dinas

Liputan6.com, Dili - Pemerintah Timor Leste akhirnya membatalkan rencana pengadaan mobil baru untuk seluruh anggota parlemen setelah ribuan warga turun ke jalan menentangnya.

Pada Selasa (16/9/2025), demonstran membakar ban dan kendaraan pemerintah di Dili. Polisi merespons dengan gas air mata, namun hanya beberapa jam kemudian, pemerintah menyerah pada tekanan publik dan membatalkan rencana tersebut.

Meski begitu, aksi massa tidak berhenti. Ribuan orang kembali memenuhi jalanan ibu kota pada Rabu, dengan tuntutan yang kini meluas hingga penghapusan pensiun seumur hidup bagi anggota parlemen, dikutip dari laman BBC, Kamis (18/9).

Seorang mahasiswa yang enggan disebutkan namanya mengaku terkena gas air mata saat berada di depan kampus. “Saya marah karena mereka ingin membeli mobil mewah, sementara rakyat masih menderita,” ujarnya kepada BBC.

Menurut data Persatuan Antar-Parlemen, gaji pokok anggota parlemen Timor Leste pada 2023 mencapai 36.000 dolar AS—lebih dari 10 kali lipat pendapatan rata-rata warga yang hanya sekitar 3.000 dolar AS per tahun.

Isu mobil dinas bagi anggota parlemen bukanlah hal baru. Sejak awal 2000-an, wacana ini selalu menuai penolakan publik. Pada 2008, beberapa mahasiswa bahkan ditangkap karena memprotes rencana pembelian mobil senilai 1 juta dolar AS.

Cezario Cesar, salah satu tokoh yang memimpin aksi terbaru, mengatakan demonstrasi kali ini meledak karena rakyat sudah muak dengan ketidakadilan. “Kami tidak punya akses layak ke pendidikan, air bersih, atau sanitasi. Fasilitas minim, tapi mereka sibuk membuat aturan untuk menguntungkan diri sendiri,” tegasnya.

Parlemen akhirnya memutuskan secara bulat membatalkan rencana pengadaan 65 unit SUV Toyota Prado untuk seluruh anggotanya. Namun, sebagian warga tetap ragu.

“Rumornya mobil-mobil itu sudah dalam perjalanan,” kata Trinito Gaio (42) kepada AFP. “Itulah sebabnya kami terus turun ke jalan—untuk memastikan uang pajak tidak disalahgunakan.”

Selain menolak mobil dinas, massa juga menuntut dihapuskannya aturan pensiun seumur hidup bagi mantan anggota parlemen.

Timor Leste memiliki lebih dari 70% populasi berusia di bawah 35 tahun, menjadikannya salah satu negara dengan penduduk termuda di Asia Tenggara. Meski dikenal sebagai salah satu demokrasi paling stabil di kawasan, negara ini masih bergulat dengan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran.

“Protes sudah menjadi bagian dari demokrasi kami,” kata Fidelis Leite Magalhães, mantan menteri sekaligus presiden Institut Politik dan Hubungan Internasional di Dili. “Kehidupan sehari-hari tetap berjalan. Ini memang salah satu aksi terbesar, tapi masyarakat tidak lagi panik menghadapi protes.”

Unjuk rasa di Timor Leste berlangsung di tengah gelombang protes serupa di Asia. Di Nepal, demonstrasi besar-besaran yang dipimpin anak muda menewaskan puluhan orang pekan lalu dan menjatuhkan pemerintahan hanya dalam 48 jam.

Sementara di Indonesia, protes soal biaya hidup dan ketidakpuasan terhadap elite politik memuncak pada Agustus, setelah seorang pengendara motor tewas tertabrak kendaraan polisi.