Anutin Charnvirakul Dilantik Jadi Perdana Menteri Thailand, Siap Gelar Pemilu Baru

Liputan6.com, Bangkok - Taipan konstruksi sekaligus tokoh politik konservatif Thailand Anutin Charnvirakul resmi dilantik sebagai perdana menteri pada Minggu (7/9/2025).

Ia berhasil menggulingkan dominasi dinasti politik Shinawatra dan berjanji menggelar pemilihan umum awal tahun depan, dikutip dari laman Channel News Asia, Minggu (7/9/2025).

Sejak pemilu 2023, kursi perdana menteri Thailand dikuasai oleh Partai Pheu Thai dari keluarga Shinawatra, yang selama dua dekade terakhir bersaing ketat dengan kubu pro-monarki dan pro-militer.

Namun, perdana menteri sebelumnya, Paetongtarn Shinawatra, dipaksa mundur bulan lalu melalui putusan pengadilan.

Anutin pun bergerak cepat menyusun koalisi baru dan memenangkan pemungutan suara parlemen pada Jumat (5/9) lalu, menyingkirkan Pheu Thai dari kekuasaan.

Anutin bukan wajah baru di pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai wakil perdana menteri, menteri dalam negeri, serta menteri kesehatan. Namanya paling mencuat ketika menjadi arsitek kebijakan dekriminalisasi ganja di Thailand pada 2022.

Kini, ia menjadi perdana menteri ketiga Thailand dalam dua tahun terakhir. Meski begitu, dukungan koalisi yang mengantarkannya ke kursi tertinggi datang dengan syarat: Anutin harus membubarkan parlemen dan menyelenggarakan pemilu dalam waktu empat bulan.

“Saya akan bekerja sekuat tenaga dengan kejujuran dan moralitas, demi kepercayaan Yang Mulia Raja dan kepentingan rakyat,” kata Anutin setelah resmi menjabat.

“Meskipun waktu yang tersedia singkat, saya berharap semua pihak dapat bekerja sama. Pemerintah saya akan bekerja tanpa lelah.”

Masa jabatannya berlaku setelah Raja Maha Vajiralongkorn mengesahkan pengangkatannya melalui upacara resmi di kantor pusat Partai Bhumjaithai di Bangkok.

Untuk memperkuat kabinet, Anutin menunjuk tiga tokoh non-parlemen: seorang kepala departemen keuangan, mantan eksekutif minyak dan gas, serta diplomat pensiunan yang disegani, masing-masing untuk memimpin kementerian keuangan, energi, dan luar negeri. Menurutnya, langkah ini bertujuan membangun kepercayaan publik dan investor terhadap pemerintahannya.