Cengkeraman Israel Menguat, PBB: Gaza Jadi Tempat Paling Lapar di Dunia

Liputan6.com, Jenewa - Gaza kini menjadi tempat yang menderita kelaparan paling parah di dunia. Hal ini disampaikan juru bicara Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UN OCHA) Jens Laerke.

Dia menekankan bahwa Gaza adalah satu-satunya wilayah yang secara tegas didefinisikan di dunia di mana seluruh populasinya berada dalam risiko kelaparan.

"Operasi bantuan yang sudah kami siapkan tinggal dijalankan, tapi sekarang terbelenggu oleh kendala operasional, sehingga menjadi salah satu operasi bantuan paling terhambat—bukan hanya saat ini di dunia, tapi juga dalam sejarah kemanusiaan belakangan ini," kata Laerke kepada awak media di Jenewa, Swiss, Jumat (30/5/2025), seperti dikutip dari situs web PBB.

Laerke menjelaskan bahwa sejak perbatasan Kerem Shalom dibuka kembali kurang lebih 10 hari lalu, hampir 900 truk bantuan telah disetujui untuk masuk dari pihak Israel—namun yang berhasil diturunkan di sisi Gaza kurang dari 600.

Jumlah bantuan yang berhasil diangkut untuk didistribusikan di dalam Gaza bahkan lebih sedikit lagi, ujar Laerke, sambil menunjuk pada jalur-jalur yang padat dan tidak aman yang harus dilalui para pekerja kemanusiaan sesuai penunjukan otoritas Israel serta adanya penundaan signifikan dalam proses persetujuan.

Juru bicara UN OCHA itu bahkan menggambarkan sangat terbatasnya jumlah truk bantuan yang masuk ibarat "tetesan".

"Ini ibarat memberikan makanan setetes demi setetes ke sebuah wilayah yang berada di ambang kelaparan dalam skala bencana," tegasnya.

Laerke mengisahkan bahwa banyak truk bantuan dikerumuni oleh orang-orang putus asa dalam perjalanan.

"Itu adalah reaksi bertahan hidup dari orang-orang yang sangat membutuhkan dan ingin memberi makan keluarga mereka," ujarnya, sebelum menyatakan bahwa bantuan di truk tersebut memang telah dibayar oleh para donor untuk disalurkan kepada orang-orang itu.

"Saya sama sekali tidak menyalahkan mereka yang mengambil bantuan karena secara hakikat itu memang sudah milik mereka, tapi distribusinya tidak sesuai dengan cara yang kami inginkan."

Pada Rabu (28/5), kerumunan orang yang kelaparan menyerbu gudang Program Pangan Dunia (WFP) milik PBB di Deir Al-Balah, Gaza tengah, di mana stok terbatas tepung gandum telah disiapkan untuk digunakan oleh beberapa toko roti yang mampu melanjutkan operasinya.

Insiden tersebut dilaporkan menewaskan dua orang. Dalam pernyataannya, WFP kembali mengingatkan tentang risiko yang ditimbulkan oleh pembatasan bantuan kemanusiaan kepada orang-orang kelaparan yang sangat membutuhkan bantuan.

Laerke menegaskan bahwa PBB beserta mitranya memiliki puluhan ribu palet makanan dan bantuan penyelamat jiwa lainnya yang siap masuk ke Gaza untuk meringankan penderitaan warga Palestina.

"Bantuan ini sudah dibayar oleh para donor di seluruh dunia, yang mengharapkan kami untuk menyalurkannya atas nama mereka. Bantuan tersebut sudah lolos bea cukai, disetujui, dan siap untuk didistribusikan," tutur Laerke.

Amerika Serikat (AS) dan Israel mendukung sebuah skema distribusi bantuan baru yang dijalankan secara mandiri oleh entitas swasta bernama Gaza Humanitarian Foundation (GHF), yang mulai beroperasi minggu ini di wilayah Gaza.

Namun, menurut informasi yang diterima kantor hak asasi manusia PBB (OHCHR), 47 warga Palestina yang mencoba mengambil bantuan dari fasilitas distribusi di Gaza Selatan pada Selasa (27/5) dilaporkan tertembak pasukan Israel.

Menanggapi insiden tersebut, Kepala OCHA untuk wilayah pendudukan Palestina Jonathan Whittall pada Rabu memperingatkan bahwa skema distribusi bantuan yang dilakukan oleh AS dan Israel merupakan bentuk kelangkaan yang direkayasa: empat pusat distribusi yang terletak di Gaza tengah dan selatan, dijaga oleh kontraktor keamanan swasta AS, di mana warga Palestina yang berhasil mencapai lokasi tersebut akan menerima jatah bantuan.

Laerke mengatakan kepada wartawan bahwa model alternatif ini tidak berhasil karena tidak memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dia menambahkan hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar ketidakberpihakan dan menegaskan bahwa kriteria untuk menerima bantuan haruslah berdasarkan kebutuhan, bukan kemampuan berjalan berkilometer-kilometer ke titik distribusi.

"Itu menciptakan kekacauan dan menciptakan situasi yang sangat berbahaya bagi masyarakat," kecam Laerke. "Bahkan jika Anda berhasil masuk ke salah satu titik distribusi dan mengambil paket bantuan, begitu Anda keluar... Apakah Anda menjadi sasaran penjarahan lagi? Ya, Anda menjadi sasaran."

Laerke kembali menegaskan seruan agar semua titik penyeberangan ke Gaza dibuka kembali, sehingga pengiriman bantuan dapat dilakukan melalui semua koridor, termasuk dari Yordania dan Mesir.

"Kami harus dapat mengirimkan makanan langsung kepada keluarga di tempat tinggal mereka," ujarnya, "seperti yang telah dilakukan sebelumnya."

Menyoroti tantangan dalam akses kemanusiaan, Laerke menyampaikan bahwa lebih dari 80 persen wilayah Gaza saat ini berada di dalam zona militer Israel atau berada di bawah perintah pengungsian. Sejak gencatan senjata antara Israel dan Hamas runtuh pada 18 Maret, hampir 635.000 orang di wilayah tersebut telah mengungsi lagi.