PM Thailand Lolos Mosi Tidak Percaya Usai Dituding Jadi Boneka Thaksin Shinawatra

Thaksin Shinawatra adalah perdana menteri Thailand periode 2001-2006, sementara putrinya mulai menjabat pada 16 Agustus 2024

Diperbarui 26 Maret 2025, 17:42 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Bangkok - Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra lolos dari mosi tidak percaya di parlemen pada Rabu (26/3/2025), setelah debat dua hari di mana lawan-lawannya menuduhnya salah mengelola negara dan membiarkan ayahnya, mantan perdana menteri, mengendalikan pemerintahannya.

Anggota parlemen oposisi berargumen bahwa Paetongtarn terlalu dipengaruhi oleh ayahnya, Thaksin Shinawatra. Thaksin adalah figur politik populer, namun sangat kontroversial yang digulingkan dalam kudeta militer 2006, melarikan diri ke pengasingan, dan baru-baru ini kembali ke Thailand.

Para penentang Paetongtarn menyatakan pemerintahannya secara tidak semestinya mengutamakan kepentingan pribadi dan finansial keluarganya, terutama ayahnya. Mereka juga menuduhnya melakukan penggelapan pajak dan salah menangani berbagai masalah kronis Thailand, termasuk ekonomi yang lesu, polusi udara, kriminalitas, serta korupsi. Demikian seperti dikutip dari AP.

Dalam mosi tidak percaya pertamanya sejak dilantik tahun lalu, Paetongtarn memperoleh 319 suara dukungan, sementara 161 menolak dan 7 abstain. Jabatannya sebagai perdana menteri sebelumnya ditempati oleh sesama politikus Pheu Thai yang dicopot Mahkamah Konstitusi akibat pelanggaran etika serius.

Setelahnya, dia mengunggah ucapan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam pemungutan suara.

"Setiap suara, baik yang mendukung maupun menolak, adalah pendorong bagi saya dan kabinet untuk terus bekerja keras bagi rakyat," tulis pemimpin Partai Pheu Thai, partai populis terbaru yang terkait dengan Thaksin.

Selama hampir 20 tahun, Thaksin menjadi tokoh sentral yang memecah belah politik Thailand. Di satu sisi, dia didukung oleh mayoritas masyarakat pedesaan yang miskin. Di sisi lain, dia kerap dituding oleh kelompok royalis, militer, dan penduduk kota sebagai ancaman terhadap status quo mereka dan stabilitas institusi monarki Thailand.