AS Dukung Filipina terkait Bentrok dengan China di Laut China Selatan: Aliansi Kami Kuat

Penjaga pantai China memblokir dan menggunakan meriam air terhadap kapal-kapal Filipina dalam konfrontasi dua pekan lalu yang menyebabkan luka ringan seorang laksamana Filipina dan empat pelautnya di dekat Second Thomas Shoal yang disengketakan. Pertarungan pada 5 Maret di laut lepas juga menyebabkan dua tabrakan kecil antara kapal China dan Filipina dan mendorong Kementerian Luar Negeri Filipina memanggil wakil duta besar China untuk menyampaikan protes terhadap tindakan penjaga pantai China, yang menurut Filipina tidak dapat diterima.

Penjaga pantai China kemudian mengatakan bahwa mereka mengambil tindakan pengendalian sesuai dengan hukum terhadap kapal-kapal Filipina yang secara ilegal menyusup ke perairan yang berdekatan dengan Terumbu Karang Ren’ai - nama yang digunakan China untuk Second Thomas Shoal.

Second Thomas Shoal, yang ditempati oleh kontingen kecil angkatan laut Filipina, namun dikelilingi oleh kapal penjaga pantai China, merupakan lokasi sejumlah pertempuran kecil antara kapal penjaga pantai China dan Filipina pada tahun lalu. Namun, para pejabat Filipina mengatakan konfrontasi awal bulan ini sangat serius karena menyebabkan cederanya personel angkatan laut dan kerusakan pada kapal mereka.

Blinken pada Selasa memperbarui peringatannya bahwa AS diwajibkan berdasarkan Perjanjian Pertahanan Bersama tahun 1951 untuk membela Filipina jika pasukan, kapal, atau pesawat Filipina mengalami serangan bersenjata di mana pun di Laut China Selatan.

Di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian menolak komentar Blinken mengenai agresi pihaknya di Laut China Selatan.

"AS bukan pihak dalam masalah Laut China Selatan dan tidak mempunyai hak untuk campur tangan dalam masalah maritim antara China dan Filipina," kata Lin. "China akan terus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk secara tegas mempertahankan kedaulatan teritorial, hak, dan kepentingan maritimnya serta menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan."

Baik Blinken maupun Manalo mengatakan upaya untuk memperkuat hubungan pertahanan antar negara mereka tidak ditujukan untuk menargetkan pihak tertentu.

China telah berulang kali mengatakan bahwa keputusan Marcos untuk mengizinkan perluasan kehadiran militer AS di Filipina berdasarkan pakta pertahanan tahun 2014 dapat melemahkan keamanan China dan kawasan.

Pasukan AS dan Filipina berencana mengadakan latihan tempur tahunan terbesar mereka pada April di Filipina. Itu akan mencakup wilayah utara yang hanya berjarak satu laut dari Taiwan, yang diklaim China sebagai wilayahnya sendiri.

"Kami menegaskan kembali pandangan bersama bahwa Filipina yang kuat dan cakap akan menjadi sekutu yang tangguh bagi AS," ujar Manalo.

Sementara itu, Blinken menambahkan, "Aliansi ini semakin kuat, kita tidak hanya harus mempertahankannya, namun kita juga harus terus mempercepat momentumnya."

Di luar istana kepresidenan di Manila, puluhan aktivis sayap kiri merobek bendera AS dalam unjuk rasa yang riuh pada Selasa untuk menentang kunjungan Blinken dan keterlibatan AS dalam sengketa wilayah yang telah lama berlangsung.

Selain China dan Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan Brunei Darussalam juga memiliki klaim yang tumpang tindih di Laut China Selatan yang kaya sumber daya dan merupakan jalur perdagangan global utama.

China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan. Dalam satu dekade terakhir, China telah mengubah terumbu karang tandus menjadi tujuh pulau yang kini berfungsi sebagai pangkalan yang dilindungi rudal – termasuk tiga pulau yang memiliki landasan pacu – yang telah meningkatkan kemampuannya untuk memperkuat klaim teritorial dan patrolinya.

Sebagai tanggapannya, AS memperkuat aliansi militer dan hubungan keamanan di Indo-Pasifik, termasuk dengan Filipina, Vietnam, dan negara-negara lain yang berselisih dengan China.

Setelah China merebut kepulauan sengketa lainnya – Scarborough Shoal di lepas pantai barat laut Filipina – pada tahun 2012, Filipina membawa perselisihannya dengan China ke arbitrase internasional dan sebagian besar menang. Namun, China menolak keputusan pengadilan yang didukung PBB pada tahun 2016 yang membatalkan klaim ekspansif mereka atas dasar sejarah dan terus menentang keputusan tersebut.