Sukses

Presiden AS Joe Biden Batalkan Kunjungan ke Papua Nugini Setelah Persiapan 6 Bulan, Forum Kepulauan Pasifik Kecewa

Hari Senin 22 Mei 2023, di mana Biden semula dijadwalkan berkunjung ke Papua Nugini, telah ditetapkan sebagai hari libur nasional. Namun, presiden AS itu memilih langsung pulang ke Washington.

Liputan6.com, Port Moresby - Masyarakat Papua Nugini sudah siap berpesta untuk menghormati tamu istimewa: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. Senin (22/5/2023), bahkan telah dinyatakan sebagai hari libur umum, namun tamu kehormatan yang ditunggu tidak hadir.

Biden seharusnya menjadi presiden AS pertama yang mengunjungi negara Kepulauan Pasifik itu pada Senin, namun dia membatalkan perjalanannya dan memilih kembali ke Washington usai menghadiri KTT G7 di Hiroshima untuk fokus pada urusan domestik.

Alih-alih Biden, Papua Nugini malah menyambut Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken. Setelah enam bulan persiapan, jelas itu bukan momen bersejarah yang mereka dambakan.

"Ini mengecewakan sejumlah pemimpin Pasifik yang telah membuat pengaturan khusus untuk bertemu dengannya," tutur Perdana Menteri Kepulauan Cook dan pemimpin Forum Kepulauan Pasifik Mark Brown seperti dilansir BBC, Selasa (23/5).

Seharusnya, dalam kunjungannya, Biden akan menandatangani pakta keamanan dengan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape. Perjanjian tersebut, yang akhirnya diteken oleh Menlu Blinken dan PM Marape, memberi pasukan AS akses ke lapangan terbang dan pelabuhan negara tersebut.

AS dan China bersaing untuk berebut pengaruh di Pasifik dan AS, khususnya, tengah berlari untuk mengejar ketertinggalan setelah apa yang digambarkan oleh para analis sebagai pengabaian selama bertahun-tahun atas wilayah kaya sumber daya alam dan memiliki posisi strategis ini.

Terdapat 15 negara merdeka yang mengelola sekitar 20 persen lautan dunia di kawasan itu. Rute maritim yang sangat penting ini digunakan dalam Perang Dunia II sebagai jalur mengangkut perbekalan ke Australia dan Selandia Baru.

Kepentingan Barat di Pasifik berkurang pasca perang, namun sebaliknya, investasi China terus tumbuh.

China gencar memperkuat hubungan dengan sejumlah negara kepulauan di kawasan itu selama beberapa dekade terakhir, mengirimkan bantuan dan berinvestasi pada sekolah, jalan, dan jembatan.

Ketika Menlu Blinken tiba di Port Moresby, dia melintasi di jalan raya enam jalur yang dibangun oleh China.

Tahun lalu, Kepulauan Solomon menandatangani pakta keamanan dengan China yang memicu kekhawatiran bahwa Beijing dapat membangun pangkalan militer pertamanya di wilayah tersebut. Jika itu terjadi maka akan sangat meningkatkan jangkauan militernya.

"Banyak negara di Pasifik memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan China," ujar Brown. "China telah mengisi celah dalam bidang pembangunan, membantu negara-negara Pasifik mencapai prioritas pembangunan mereka."

Bagaimanapun, Brown menyatakan bahwa Barat sekarang juga menunjukkan peningkatan perhatian dalam kebutuhan pembangunan Pasifik.

"Kami menyambut baik itu. Kami juga menyambut baik pengumuman Menlu Blinken, yang mengatakan bahwa dia ingin melihat AS menjadi mitra pembangunan pilihan dari negara-negara Pasifik," ungkap Brown.

Sementara itu, para analis menilai bahwa AS masih harus berbuat lebih banyak untuk meyakinkan negara-negara Kepulauan Pasifik.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Titik-titik Kecil

Tahun lalu, penjabat perdana menteri Fiji mengatakan kepada Menlu Blinken bahwa negara-negara Kepulauan Pasifik merasa seperti titik-titik kecil bagi para pemimpin Barat yang terbang ke berbagai pertemuan "untuk berbicara tentang mereka, bukan dengan mereka".

Namun, kemudian Presiden Xi Jinping muncul. Dia melakukan perjalanan ke Papua Nugini pada tahun 2018, di mana empat tahun sebelumnya dia melawat ke Fiji.

Kini, salah satu upaya AS untuk mengejar ketertinggalan dari China di Pasifik adalah membuka kembali kedutaannya di Kepulauan Solomon yang telah ditutup selama 30 tahun. Sekutu AS, Australia, baru-baru ini juga mengutus menteri pertahanan dan menlunya ke sejumlah negara di kawasan itu.

Brown menegaskan, negara-negara di kawasan punya prioritas sendiri di tengah banjir perhatian.

"Kami tidak ingin wilayah kami menjadi area permusuhan antar mitra pembangunan kami, sebaliknya, kami ingin area kolaborasi, di mana kami dapat memperoleh dukungan terbaik untuk mencapai agenda pembangunan dan agenda iklim kami," tegas PM Brown.

"China dan AS tidak harus bekerja sama, tapi mereka harus bekerja sama dengan kami. Ada banyak ruang bagi semua mitra untuk datang ke Pasifik dan membantu kami mencapai agenda pembangunan kami."

3 dari 3 halaman

Perubahan Iklim

PM Brown turut menghadiri KTT G7 di Hiroshima sebagai tamu tambahan. Namun, sangat sedikit informasi tentang bagaimana kelompok negara kaya itu akan mengatasi krisis iklim dunia.

Kepulauan Pasifik sangat rentan terhadap naiknya permukaan laut dan topan yang kuat. Dan lautan sendiri merupakan pusat dari cara hidup mereka karena menopang budaya, makanan, mata pencaharian, dan ekonomi nasional mereka.

"Saya pikir perubahan iklim bukanlah sesuatu yang akan datang, melainkan sesuatu yang sedang kita jalani, tahun demi tahun, musim demi musim. Dampaknya terhadap negara kami adalah meningkatnya keparahan badai, banjir, dan juga situasi ekstrem lainnya seperti kondisi kekeringan," tutur Brown.

"Pesan kami adalah tolong dengar suara Pasifik. Dengarkan seruan untuk tindakan yang lebih besar terhadap perubahan iklim."

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini