Mantan PM Malaysia Muhyiddin Yassin Didakwa Penyalahgunaan Kekuasaan dan Korupsi Rp796 miliar

Muhyiddin yang datang ke pengadilan di Kuala Lumpur dengan didampingi oleh keluarga dan pendukungnya bebas setelah membayar jaminan sebesar 2 juta ringgit atau sekitar Rp6,8 miliar serta menyerahkan paspornya ke pengadilan. Dia sempat ditahan oleh Komisi Anti Korupsi Malaysia pada Kamis setelah diinterogasi terkait program Jana Wibawa.

Program tersebut diperkenalkan pada November 2020, saat Muhyiddin menjabat sebagai perdana menteri, sebagai paket stimulus COVID-19 untuk membantu para kontraktor Bumiputera.

MACC telah menyelidiki tuduhan bahwa kontraktor terpilih untuk program bantuan telah menyetor 300 juta ringgit atau sekitar Rp1 triliun lebih ke rekening Partai Bersatu. Dua anggota Bersatu juga terseret proses hukum akibat kasus Jana Wibawa.

Beberapa rekening bank milik Bersatu saat ini telah dibekukan oleh MACC.

Bulan lalu, Menteri Perdagangan dan Industri Internasional Malaysia Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz dipanggil oleh MACC untuk membantu penyelidikan program Jana Wibawa.

Seruan untuk penyelidikan resmi atas pengeluaran stimulus tumbuh karena persepsi bahwa kampanye Perikatan Nasional didanai dengan baik menjelang Pemilu ke-15 pada 19 November 2022.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang berkuasa pada November, telah memerintahkan peninjauan proyek-proyek pemerintah senilai miliaran dolar yang disetujui oleh Muhyiddin, termasuk program bantuan COVID-19, dengan tuduhan tidak mengikuti prosedur yang tepat.

Pada Kamis malam, Muhyiddin menggambarkan tuduhan itu sebagai balas dendam politik. Dia mengatakan dia tidak bersalah dan akan menjawab semua tuduhan di pengadilan.

Muhyiddin adalah perdana menteri kedelapan Malaysia, yang menjabat dari Maret 2020 hingga Agustus 2021. Dia menduduki posisi teratas dalam pemerintahan setelah manuver politik yang dikenal sebagai "Pergerakan Sheraton" pada Februari 2020, yang membuat Bersatu meninggalkan koalisi Pakatan Harapan.