Media Israel Kabarkan Pejabat Indonesia Lakukan Kunjungan Misi Rahasia

Sementara itu, Indonesia termasuk salah satu negara terdepan yang memberikan dukungan politik dan kemanusiaan bagi Palestina.

Selain amanat konstitusi, sokongan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina untuk merdeka juga diamanatkan oleh Dasa Sila Bandung hasil dari Konvferensi Asia-Afrika pada 1955.

Dalam diskusi mengenai peran Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina yang digelar oleh Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia di Jakarta, Jumat (19/8), mantan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mengatakan dalam konteks diplomasi dan politik, melalui pernyataan-pernyataan sikap pemerintah, Indonesia memainkan peran penting.

Tetapi ia buru-buru menambahkan bahwa sedianya peran yang dijalankan Indonesia dalam konflik Israel-Palestina adalah sebagaimana yang dilakukan Presiden Soeharto dulu.

Pada 1993, dia mengundang pemimpin Palestina Yasir Arafat ke Jakarta, disusul dua bulan kemudian mengundang Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin.

Soeharto menerima Arafat di istana kepresidenan dan menjamu Rabin di rumah pribadinya di Jalan Cendana, Menteng, Jakarta Pusat.

Menurut JK, jika ingin menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel, maka sedianya Indonesia tidak saja memiliki hubungan dengan Palestina, tetapi juga Israel.

"Kalau ingin mendamaikan (dua negara sedang) berkonflik, harus kenal kedua-keduanya. Saya kenal baik dengan keduanya. Kenal baik dengan Palestina, kenal baik dengan Israel. Kalau saya datang ke Tel Aviv disambut, sama kalau saya ke Palestina. Tidak ada cara untuk mendamaikan tanpa kenal kedua-duanya, berkawan dengan kedua-duanya," kata JK.

Jusuf Kalla mengaku pernah mengadakan pembicaraan dengan menteri perdagangan Israel di sela-sela konferensi Organisasi Perdagangan Dunia) WTO di Seattle, Amerika, tapi dia tidak menyebutkan kapan pertemuan itu berlangsung. Pertemuan di hotel di mana JK menginap itu berupaya membuka relasi perdagangan Indonesia-Israel.

JK juga pernah mengadakan pertemuan dengan Yasser Arafat, Presiden Palestina saat ini Mahmoud Abbas, dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika. Kepada Arafat, Abbas, dan Netanyahu JK menegaskan Palestina dan Israel harus berdamai. Arafat dan Netanyahu kini telah meninggal dunia.

JK juga mengatakan Indonesia pernah berencana membuka kedutaan besar di Kota Ramallah, Tepi Barat, Palestina; dan untuk membahas gagasan ini lebih jauh, JK mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Israel untuk Singapura yang diundangnya datang ke Jakarta. Indonesia minta akses lewat Yordania atau Tel Aviv.

Israel, ujar JK, mengizinkan Indonesia membuka kantor dagang di Tel Aviv, jika Israel dapat membuka kantor dagang di Jakarta. JK menyanggupi, namun menegaskan agar waktunya tidak bersamaan. Indonesia, tambahnya, harus lebih dulu membuka kantor dagang di Tel Aviv, sebagai syarat membuka kedutaan di Ramallah; sementara kantor dagang Isael di Jakarta bisa menyusul kemudian. JK tidak menjelaskan mengapa rencana ini kemudian gagal diwujudkan.

JK mengakui secara politik dan diplomatik Indonesia tidak mengakui Israel. Namun faktanya, hubungan tidak resmi telah terjalin antara kedua negara meski, lewat negara ketiga.

Dalam diskusi tersebut, Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Bagus Hendraning Kobarsyih menegaskan Indonesia tetap konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina. Dia memaparkan bagaimana Presiden Soekarno, saat menolak kedatangan rombongan atlet Israel di Asian Games tahun 1962 di Jakarta mengatakan bangsa Indonesia akan terus menetang penjajahan Israel selama Palestina belum merdeka.

Dia menekankan dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina merupakan pula amanat dari konstitusi dan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955. Karena dari semua peserta KAA, hanya Palestina yang belum merdeka.

"Yang ingin saya tegaskan di sini, dukungan itu tidak pernah berhenti dan dukungan kita kepada Palestina adalah dukungan untuk kemerdekaan Palestina. Ini yang jelas tidak bisa diubah-ubah, dengan konsep solusi dua negara, dengan ibu kota Yerusalem Timur, mengacu pada garis 1967," ujar Bagus.