Sukses

Dubes Belanda Ajak Masyarakat Perhatikan Masalah Iklim

Liputan6.com, Jakarta - Duta Besar Belanda di Indonesia, Lambert Grijns, menegaskan bahwa masalah perubahan iklim perlu menjadi perhatian masyarakat luas. Pasalnya, perubahan iklim akan berdampak ke semua pihak, terutama kelompok yang sudah rentan.

Kelompok yang dimaksud adalah seperti wanita dan generasi muda. Begitu pula warga pesisir yang notabene banyak nelayan

“Mereka jadi bagian karena mereka yang paling terdampak, misalnya kehidupan nelayan di Semarang, Jawa Tengah. Saya melihat ada tantangan tersendiri untuk komunitas pesisir yang mata pencarian dan rumahnya semakin terdegrasi,” ungkap Lambert dalam di rangkaian acara Pekan Diplomasi Iklim 2021, dikutip Sabtu (16/10/2021). 

Terkait isu ini, Belanda berkata akan menggunakan berbagai pendekatan demi memastikan banyak elemen masyarakat yang ikut.

“Kami melakukan advokasi bagi kelompok perempuan, anak muda dan juga petani kecil dalam diskusi-diskusi terkait iklim. Kemudian baru-baru ini kami meluncurkan tiga proyek baru yang semuanya ditujukan untuk menguatkan kelompok masyarakat sipil, salah satunya berfokus pada inklusifitas dan aksi untuk iklim yang lebih baik,” urainya.

Pekan Diplomasi Iklim (Climate Diplomacy Week) digelar oleh perwakilan Uni Eropa di Indonesia pada 11-16 Oktober 2021. Para duta besar negara Uni Eropa ikut hadir dalam acara. 

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 2 halaman

Melibatkan Semua Pihak

Mohammad Taqie, CSO Consortium on Climate Resilience, menurut dia inklusi adalah topik yang sangat penting dalam diskusi iklim.

Pertama, inklusi memungkinkan kita memastikan aksi-aksi untuk menanggulangi konsekuensi perubahan iklim dilakukan secara adil dan merata.

“Kedua, inklusi berarti melibatkan semua pemangku kebijakan termasuk pemilik pemangku konsesi, ikut dalam perumusan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi kebijakan,” tegasnya.

Dia juga menyoroti kaum disabilitas untuk dilibatkan dalam diskusi iklim. Pasalnya, kita harus memiliki data pemetaan yang akurat, mengenai di mana penyandang disabilitas ini, kemudian melihat cara untuk menilai karakteristik kerentanannya, dan bagaimana kita dapat melibatkan mereka.

Jusupta Tarigan, Executive Director of Non-Timber Forest Products-Exchange Programme Indonesia, mengatakan, saat ini ada kebutuhan yang semakin besar untuk mengatasi ancaman perubahan iklim, dan juga ketimpangan sosial, karena ketimpangan sosial ini juga yang mulai banyak dibahas dalm inklusi iklim.

 “Kalau kita melihat pada Gerakan-gerakan seperti SDGs dan juga keadilan lingkungan hidup, maka inklusi iklim ini mencoba menjawab kebutuhan dari kelompok-kelompok sosial yang selama ini terpinggirkan,” paparnya.